Komisi II DPRD Dorong Dinas Ketapang Medan Dongkrak PAD

128
Komisi II DPRD Dorong Dinas Ketapang Medan Dongkrak PAD
Komisi II DPRD Dorong Dinas Ketapang Medan Dongkrak PAD

RADARINDO.co.id-Medan: Komisi II DPRD Medan dorong Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Medan fokus memajukan dan mengontrol ketahanan pangan di Kota Medan.

Dengan memberdayakan laboratorium analisa pangan diyakini akan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan.

Baca juga : Ketua RCW Dairi Akan Bentuk Tim Investasi Dugaan Penyalagunaan Anggaran


Hal tersebut disampaikan Sudari ST saat melakukan pembahasan P-APBD Pemko Medan Tahun 2021 di ruang Komisi II gedung dewan, Selasa (21/9/2021).

Rapat dipimpin Ketua Komisi Surianto didampingi Sudari, Haris Kelana Damanik dan Johannes Hutagalung bersama Kadis Ketahanan Pangan Kota Medam Emilia Lubis.

Dikatakan Sudari, mobil laboratorium yang ada 6 unit di Dinas Ketahanan Pangan harus diberdayakan sehingga memiliki standarisasi ISO / IEC 17025 : 2017.

“Jika laboratorium itu sudah memiliki standarisasi dan menjadi parameter pasti akan banyak yang membutuhkan. Sehingga untuk pemeriksaan kadar makanan bisa ke Dinas Ketahanan Pangan, PAD Kota Medan pun akan meningkat,” ujar Sudari.

Diketahui standarisasi ISO / IEC 17025 : 2017 merupakan standarisasi ISO yang digunakan oleh laboratorium yang merupakan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi.

Sementara itu, anggota komisi II lainnya Haris Kelana Damanik mengkritisi pengalokasian anggaran Rp475 juta untuk perbaikan AC dan CCTV. Menurut Haris Kelana Damanik pengadaan CCTV hendaknya dibatalkan.

“Kita berharap masalah gizi buruk dapat teratasi di seluruh Kelurahan Kota Medan. Khusus di Medan Utara masih butuh penanganan serius stunting dan gizi.buruk, ” ujar Haris.

Baca juga : DPC Peradi Bersama PBH Deli Serdang Adakan Vaksinasi di Cafe Luak Canu

Menyikapi sorotan dewan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Emilia Lubis mengatakan, sangat berharap dorongan DPRD Medan dalam upaya menjaga ketahanan pangan di Medan.

“Kami sangat setuju penggunaan anggaran skala prioritas. Tetap kami butuh koreksi demi kepentingan masyarakat,” ujar Emilia. (KRO/RD/Ptr)