KPK Diminta Usut, Realisasi Penyertaan Modal PD Pemprovsu Diduga Menyimpang

41

RADARINDO.co.id-Medan: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di desak segera mengusut realisasi penyertaan modal Perusahaan Daerah (PD) Pemprov Sumatera Utara TA2021 dan 2022 yang diduga menyimpang dan menjadi ajang korup oknum tertentu.

Hal ini disampaikan Ketua Forum Anak Bangsa (FAB) Zulkarnaen Simatupang (HZS) sesuai siaran pers yang diterima RADARINDO.CO.ID belum lama ini di Medan.

Baca juga : PT. Inalum “Terseret” Pajak Air Permukaan Miliaran Rupiah

“Sejumlah Perusahaan Daerah (PD) Pemprovsu yang mendapat injeksi dana APBD namun faktanya tidak sesuai realisasi kegiatan bahkan berpotensi merugikan keuangan daerah. Untuk itu, kami minta KPK segera mengambil sikap dan mengusut indikasi tersebut,” ujar HZS dengan tegas.

Salah satunya adalah PD. Aneka Industri dan Jasa (AIJ) dimana target PAD PD. Aneka Industri dan Jasa Tahun 2022 belum tercapai sesuai target yang ditetapkan dikarenakan pada Tahun Anggaran
2022 PD.

Aneka Industri dan Jasa merencanakan melepas/menjual aset yang berada
diluar Provinsi Sumatera Utara (Aceh Tamiang), namun sampai dengan akhir tahun 2022
rencana pelepasan aset tersebut belum terlaksana yang berakibat target tahun 2022 tidak
tercapai.

Namun pada tahun 2022 sudah menyetorkan PAD sebesar Rp106.481.456, yaitu
sebesar 55% dari laba bersih tahun 2022 sesuai dengan Perda Nomor 26 Tahun 1985
Pasal 39 tentang Penetapan dan Penggunaan Laba.

Selanjutnya PT. Perkebunan Sumatera Utara Tahun 2022 merealisasikan dividen sebesar Rp807.553.114 atau 17,18% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp4.701.465.359. Hal ini disebabkan oleh kapasitas olah kedua Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT. Perkebunan Sumatera Utara tidak terpenuhi disebabkan kompetisi harga beli TBS yang tinggi, produktifitas kebun yang tidak sesuai rencana kerja.

Atas hal ini sebelumnya telah melakukan revisi Rencana Kerja Anggaran tahun buku 2021 dan telah menyampaikan surat penurunan target Dividen ke Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu tanggal 11 Mei 2022 dengan no surat 823/DIR-PSU/2022 menjadi sebesar Rp311.904.577 dan telah menyampaikan surat yang sama ke BPKAD tanggal 12 Desember 2022 dengan nomor surat 1957/DIR-IP/PT-PSU/2022 Realisasi pembayaran dividen PTPSU tahun buku 2021 sebesar Rp807.553.114 sesuai dengan keputusan RUPS diatas target sebesar 258,91% dan telah disetorkan tanggal 31 Agustus 2022.

Terakhir PT. Dhirga Surya tidak merealisasikan Dividen kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022. Hal ini disebabkan PT. Dhirga Surya Sumataera Utara mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan program Beras Untuk Sumut Bermartabat, melalui surat Gubernur Nomor : 501/67885, tanggal 15 September 2022, serta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada PT. Dhirga Surya Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Bahan Pangan Untuk Sumut Bermartabat.

Untuk mendukung Program Beras, PT. Dhirga Surya Sumatera Utara telah melakukan studi kelayakan, dari hasil studi kelayakan Beras Dhirga Surya dibutuhkan Modal sebesar Rp30.000.000.000 berupa Investasi dan Modal Kerja.

Lebihlanjut sumber mengatakan hasil dari Studi kelayakan tersebut PT. Dhirga Surya Sumatera Utara
mengajukan permohonan Penyertaan Modal kepada Pemerintah Provinsi Sumataera Utara. Dari permohonan penyertaan modal yang diajukan PT. Dhirga Surya Sumatera Utara telah mendapatkan Penyertaan Modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 sebesar Rp10.000.000.000, pada APBD Tahun 2021 sebesar Rp5.000.000.000 pada P.APBD Tahun 2021, dengan Total sebesar Rp15.000.000.000. Bahwa penyertaan modal sebesar Rp15.000.000.000 disebutkan belum mencukupi untuk menjalankan program beras Dhirga Surya Untuk Sumut Bermartabat.

Untuk memenuhi kekurangan operasional pengolaha program beras, PT. Dhirga Surya Sumatera Utara menggunakan dana Deposito Perusahaan yang berdampak berkurangnya pembagian bunga deposito ke PT. Dhirga Surya Sumatera Utara. Bahwa untuk memenuhi kekurangan tersebut PT. Dhirga Surya Sumatera Utara juga mengajukan pinjaman ke Bank Sumut sebesar Rp6.800.000.000 berbentuk Pembiayaan Kredit Investasi (KI) sebesar Rp3.000.000.000 dan Pembiayaan Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp3.800.000.000.

Bahwa dengan bertambahnya Beban Operasional Perusahaan baik dari bunga Pembiayaan Kredit dan bertambahnya tenaga kerja untuk karyawan di Unit Beras, PT. Dhirga Surya Sumatera Utara pada Tahun 2022 mengalami kerugian sehingga belum bisa memberikan Deviden/PAD ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sumber juga menyebutkan dana penyertaan modal yang cicipi PT Perkebunan Sumut tahun 2021 Rp10 miliar dan 2022 Rp0. Serta PDAM Tirtanadi tahun 2021 Rp9.500.000.000 dan tahun 2022 Rp12.000.000.000.

Apa manfaat dan berapa deviden yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Anehnya, setiap tahun mendapatkan injeksi dana APBD, ujar sumber.

Hingga berita ini dilansir pihak termohon informasi dan konfirmasi belum ada yang dimintai keterangan. Beranikah penyidik KPK mengusut? Semoga.

(KRO/RD/TIM).