KPK Soroti Penyelenggara Negara Tak Laporkan Harta Kekayaan Termasuk Oknum Pejabat BUMN

156
KPK Soroti Penyelenggara Negara Tak Laporkan Harta Kekayaan Termasuk Oknum Pejabat BUMN
KPK Soroti Penyelenggara Negara Tak Laporkan Harta Kekayaan Termasuk Oknum Pejabat BUMN

RADARINDO.co.id – Medan : Himbauan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum lama ini, telah terpublish secara meluas di media sosial.

KPK secara resmi sudah menyurati Penyelenggara Negara (PN) agar Laporkan Harta Secara Jujur dan Lengkap, pada 10 Maret 2021.

KPK telah menyoroti karena himbauan dinilai belum sepenuhnya mematuhinya. Jika ada oknum yang tidak mengindahkan layak dicurigai.

Baca juga : “Penjahat Kelamin” Hamili Siswi Kelas 2 SMP, Pelakunya Ternyata

Disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati 239 Penyelenggara Negara (PN) terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak lengkap.

Berdasarkan pemeriksaan secara acak, KPK menemukan masih banyak PN yang tidak sepenuhnya melaporkan harta yang dimilikinya.

“Melalui surat tersebut KPK meminta agar PN melengkapi harta yang tidak dilaporkan selama periode pemeriksaan untuk dilaporkan dalam laporan e-LHKPN periodik tahun pelaporan 2020, dengan batas waktu penyampaian 31 Maret 2021,” ungkap Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding.

Berdasarkan catatan KPK, dari pemeriksaan yang dilakukan di tahun 2020 terdapat 239 Penyelenggara Negara yang menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap dan benar.

Sebanyak 239 Penyelenggara Negara (PN) tersebut terdiri atas 146 PN atau sekitar 61 persen berasal dari instansi daerah, 82 PN atau sekitar 34 persen dari instansi pusat.

Sedangkan terdapat sisanya 11 PN atau sekitar 5 persen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sementara berdasarkan kelompok jabatan, Kepala Dinas merupakan jabatan yang paling banyak tidak melaporkan hartanya secara lengkap, yaitu sebanyak 46 PN.

Di urutan kedua adalah Kepala Kantor Pajak pada Kementerian Keuangan, yaitu 33 Kepala Kantor. Berikutnya, adalah Kepala Badan yaitu berjumlah 31 Kepala Badan yang berasal dari beberapa daerah.

Selanjutnya, adalah Bupati berjumlah 18 orang. Jenis harta yang KPK temukan paling banyak tidak dilaporkan adalah kas dan setara kas.

PN umumnya lalai dalam melaporkan kepemilikan rekening simpanan. Dalam pemeriksaan tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, KPK menemukan 917 rekening simpanan yang belum dilaporkan oleh 203 PN dari 239 PN atau sekitar 84 persen.

Kemudian, sebanyak 390 harta tidak bergerak juga tidak dilaporkan oleh 109 PN atau sekitar 45 persen. Urutan berikutnya, jenis harta yang terlewatkan dalam pengisian LHKPN adalah harta bergerak lainnya.

Termasuk kategori ini misalnya adalah polis asuransi yang memiliki nilai investasi. KPK mencatat 195 polis asuransi belum dilaporkan oleh 35 PN atau sekitar 14 persen.

KPK mengimbau agar semua oknum Penyelenggara Negara (PN) melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap.

Sesuai Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan.

Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka PN wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi.

“Jika hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN,” tegasnya.

LHKPN merupakan instrumen pengawasan yang diharapkan menimbulkan keyakinan pada diri PN bahwa harta kekayaan mereka diperiksa dan diawasi.

Bagi KPK, kewenangan ini merupakan upaya untuk meningkatkan integritas dan membangun akuntabilitas penyelenggara negara, sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, dari Kota Medan, Sumatera Utara ditemukan beberapa oknum Pejabat Penyelenggara Negera seperti Bupati, Walikota, Kepala Dinas, dan pejabat BUMN yang memiliki kekayaan tidak wajar.

Sementara itu, aktivis Lembaga Republik Corruption Watch (RCW) Medan, Edy Nuriadi, Alex Pratama dan Sutino bersama Ketua Umum RCW, Ratno SH, MM mengatakan telah menerima laporan masyarakat, ada oknum pejabat yang memiliki kekayaan diduga tidak wajar.

Laporan masyarakat ke kantor RCW Medan membuktikan bahwa ada oknum pejabat di instansi eksekutif maupun BUMN yang tidak patuh dengan himbauan KPK.

“Sejak Januari 2020 hingga Agustus 2021, RCW Medan sudah menerima 12 surat laporan masyarakat terkait kekayaan oknum pejabat penyelenggara negara yang diduga belum melaporkan LHKPN secara lengkap ke KPK,” ujar Ketua Umum RCW yang juga Pemimpin Redaksi RADARINDO.co.id GROUP KORAN RADAR di Medan, Sabtu (04/09/2021) petang.

Lebihlanjut dikatakan, semua kader aktivis RCW agar menampung aspirasi laporan masyarakat. Serta melengkapi bukti -bukti indikasi tersebut. Mulai gambar, surat menyurat atau pernyataan saksi.

“Pertengahan Desember 2021, RCW akan menyampaikan semua data -data tersebut ke KPK untuk ditindaklanjuti. Ini merupakan peran serta masyarakat sebagai aktivis”, ujarnya lagi.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua RCW Asahan, Deddy Pandjaitan SH, MH mengaku ada menerima keluhan masyarakat, ada oknum pejabat yang diduga memiliki aset yang tidak wajar.

“RCW Asahan sudah mengantongi laporan masyarakat, terkait kepemilikan aset oknum pejabat dan instansi seperti kebun dan perizinan yang diduga merugikan pajak negara,” ujar Deddy Pandjaitan.

Hal ini tidak bisa kami biarkan. Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan secara bersama sama merugikan negara merupakan korupsi, ujar Dedy Pandjaitan.

Baca juga : PTPN III Distrik Asahan Lakukan Penimbunan Jalan Rusak dan Berlubang

Selain itu, ujar Deddy, RCW Asahan akan membuka posko pengaduan masyarakat Asahan. Semua aktivis RCW Asahan akan kita berdayakan untuk merekrut data pendukung tentang dugaan penyalahgunaan penyelenggara negara.

Gedung KPK
Jln. Kuningan Persada Kav. 4
Jakarta Selatan 12950
Telp : (021) 2557 8300
Faks : (021) 2557 8333
Call Center: 198
Email : informasi@kpk.go.id (KRO/RD/Tim)