Kritik Berujung Penjara, Mantan Pejabat Dibui 18 Tahun

76

RADARINDO.co.id-China:
Tiongkok baru saja memenjarakan salah satu mantan pejabat eksekutif yang lantang menyuarakan kritikan terhadap Presiden Xi Jinping. Ren Zhiqiang (69), pensiunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tiongkok bidang properti, Huayuan kini harus mendekam di balik jeruji besi selama 18 tahun dan kena denda 4,2 juta Yuan atas tuduhan korupsi.

Vonis ini diumumkan Pengadilan Kelas Dua Beijing pada Selasa 22 September 2020. Putusan tersebut diduga berhubungan dengan kritikan Ren terhadap Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Guardian, pengadilan menegaskan Ren telah ‘secara sukarela dan jujur mengakui semua aksi kriminal yang dilakukannya’.

Ia pun disebut-sebut tak menginginkan tuntutan balik atau perubahan apapun terhadap keputusan pengadilan. Hal tersebut sangatlah aneh bagi pembela Hak Asasi Manusia (HAM). Pasalnya, sebelum dituduh korupsi Ren sempat hilang selama beberapa hari. Ren adalah kritikus Partai Komunis Tiongkok (PKT) paling berpengaruh di sana sampai berani menyebut Presiden Xi Jinping sebagai ‘badut’ dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Ia pun sempat menjadi obyek penyelidikan atas ‘pelanggaran etik dan hukum yang serius’ pada April 2020 silam. Mantan pejabat eksekutif BUMN itu hilang pada April 2020 usai menulis esai kritikan soal penanganan virus corona di Tiongkok.

Rekan-rekan Ren mengatakan mereka tak mampu menghubunginya dan ‘benar-benar khawatir’ akan kondisinya. Esai yang ditulis oleh Ren sendiri menyasar pidato Presiden Xi Jinping pada Minggu 23 Februari 2020. Ia menuding pidato sang presiden telah menguak kondisi PKT yang sedang mengalami ‘krisis pemerintahan’.

Ren sebenarnya tak menyebut nama Presiden Xi Jinping secara eksplisit dalam esai tersebut. Ia hanya mengatakan dirinya ‘tidak melihat kaisar yang sedang menampakkan baju barunya, tetapi badut yang sedang menelanjangi diri sendiri sambil tetap memegang kekaisaran’.

“Realitas yang diperlihatkan epidemi ini ialah PKT berusaha melindungi kepentingannya sendiri,” lanjut Ren dalam esai itu. (KRO/RD/Ano)