Legislator Minta Kaji Ulang Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan

RADARINDO.co.id – JAKARTA : Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menginginkan agar dalam kondisi darurat pandemi Covid-19, sebaiknya PLN mengkaji ulang jumlah kebutuhan listrik masyarakat sebelum melakukan pembangunan infrastruktur baru.
Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jum’at, berpendapat bahwa dengan melakukan demikian, jumlah produksi listrik sesuai dengan permintaan masyarakat.
“Saya kira ini saat yang tepat bagi PLN untuk mengkaji ulang beberapa proyek pembangunan infrastruktur, terutama proyek skema 35.000 MW. Jangan sampai pembangunan yang membutuhkan biaya besar ternyata tidak diperlukan masyarakat,” tegas Mulyanto.
Untuk itu, ujar dia, PLN, juga dinilai harus benar-benar berani menunda atau membatalkan rencana pembangunan pembangkit baru yang tidak dibutuhkan.
Mulyanto juga menyoroti mangkraknya sejumlah proyek pembangkit listrik 15.000 MW, yang dinilai harus jadi pelajaran bagi PLN sebelum memulai proyek pembangunan pembangkit listrik baru lainnya.
Mulyanto meminta BPK melakukan audit agar diketahui penyebab kegagalan pembangunan pembangkit ini. Ia berpendapat, tanpa pembangunan pembangkit baru saja pasokan listrik PLN ke masyarakat sudah surplus.
“Apalagi jika ada pembangkit baru. Ditambah lagi di masa darurat pandemi COVID-19 ini permintaan listrik mengalami penurunan, khususnya listrik industri, maka surplus listrik semakin besar,” ucapnya.
Dalam kondisi permintaan yang rendah ini, Mulyanto minta PLN mendahulukan penggunaan listrik dari pembangkitnya sendiri, setidaknya dari pembangkit perusahaan nasional dan bukan dari pembangkit swasta asing.
Walaupun harganya mungkin sedikit lebih mahal, lanjutnya, namun hal itu akan membuat kemampuan SDM kita tetap terjaga dan penguasaan Iptek kelistrikan tetap dikembangkan.
Sebelumnya, dalam peluncuran transformasi bertajuk “Power Beyond Generations”, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menginginkan listrik dapat dinikmati seluruh pihak lapisan masyarakat Indonesia. (KRO/RD/ATR)