MAKI Bongkar Dugaan Penyimpangan Pajak Rp1,7 Triliun

275
MAKI Bongkar Dugaan Penyimpangan Pajak Rp1,7 Triliun
MAKI Bongkar Dugaan Penyimpangan Pajak Rp1,7 Triliun

RADARINDO.co.id – Jakarta : Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman membongkar dugaan penyimpangan pajak senilai Rp1,7 Triliun.

MAKI langsung menyambangi markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (5/3/2021).

Kedatangan Boyamin ke KPK untuk membuat laporan sekaligus membawa bukti dugaan penyimpangan penagihan pajak sebesar Rp1,7 triliun.

Baca Juga : Bupati Batu Bara Berharap PD MABMI Turut Berperan Memutus Mata Rantai Covid-19

Bahwa pelaporan itu berkaitan dengan kasus dugaan suap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang saat ini sedang disidik KPK.

Boyamin menduga ada salah satu pejabat DJP yang telah menerima suap terkait penyimpangan pajak tersebut.

“Saya datang ke KPK hendak melaporkan proses yang diduga terkait dengan inisial AP yang saat ini dicegah keluar negeri oleh KPK, yang saat ini diduga menerima suap berkaitan dengan pengurusan pajak dengan wajib pajak, itu urusan tersendiri,” kata Boyamin di Gedung KPK, Jalan Kungan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/3/2021).

Boyamin menjelaskan, dari data yang diterima ada perusahaan besar menunggak pajak senilai Rp1,7 triliun pada sekira 2017-2018.

Anehnya, perusahaan tersebut tidak kooperatif untuk membayarkan pajaknya. Boyamin, minta Menteri Keuangan segera memerintahkan untuk adanya penyanderaan.

Menteri Keuangan menerbitkan izin disandera untuk 3 orang, komisiaris utama, direktur utama, dirut, atau kemudian direktur di bawahnya.

Inisialanya DS, Dirut WW, terus AT. Kemudian yang disandera hanya satu orang DS, kata Boyamin.

Merujuk surat Menteri Keuangan RI pada tanggal 19 Juni 2017 Nomor SR-383/MK.03/2017 yang dikantongi Boyamin, telah ada izin untuk melakukan penyanderaan terhadap DS, AT, dan WW selaku Komisaris dan Direksi PT IPL dikarenakan menunggak pembayaran pajak sebesar Rp1,7 triliun.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit telah melakukan Penyanderaan terhadap DS yang dititipkan di Lapas kelas II A Salemba dengan dibuatkan Berita Acara Penyanderaan yang ditanda tangani oleh Jurusita Pajak Erwin Mahardika Kusuma dan Tomson Sinurat.

Kemudia, pada 24 Januari 2018, DS telah dilepaskan dari penyanderaan di Lapas klas II A Salemba berdasar Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit Nomor: S-3418/WPJ.21/KP.07/2018 tertanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Eko Budihartono dengan alasan Penanggung Pajak dilepas berdasar pertimbangan tertentu dari Menkeu.

Kata Boyamin, DS berupaya lepas dari penyanderaan dengan cara membayar Rp15 miliar pada 20 desember 2017, atau satu minggu setelah disandera (gijzeling) dan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dia membayar dengan seluruh harta kekayaanya sesuai dengan nilai di SPT Pribadi.

“Berdasar Peraturan Dirjen Pajak nomor PER/03/PJ/2018 tertanggal 23 januari 2018, DS pada 24 Januari 2018 dilepas dari sandera,” ungkapnya.

Baca Juga : Anggota DPRD Medan Dedy Aksyari Nasution Apresiasi Bobby dan Aulia Robohkan Bangunan Ilegal di Kesawan

Dalam laporan Boyamin, DS disebut sebagai Komisaris Utama yang tidak memiliki saham sama sekali namun justru yang disandera (gijzeling).

Sedangkan Direktur Utama dan Direktur lainnya yang sama-sama mendapat izin disandera/gijzeling tidak dilakukan sandera.

Selain itu terdapat fakta DS masuk Lapas Salemba 13 Desember 2017, membayar Rp15 miliar pada 20 Desember 2017, kemudian diduga dibantarkan di Rumah Sakit AW pada 22 Desember 2017 hingga sampai 24 Januari 2018 kembali ke Lapas Salemba hanya untuk tanda tangan dan ambil barang-barangnya untuk pulang rumah.

Sejumlah kalangan aktivis mendukung kinerja MAKI yang membongkar dugaan penyimpangan pajak sebesar Rp1,7 Triliun.

Serta langsung mendatangi gedung KPK menyerahkan laporan dugaan penyimpangan penagihan pajak.(KRO/RD/Tim)