Masyarakat Butuh Kesejahteraan, Bukan Perebutan Kekuasaan

245
Masyarakat Butuh Kesejahteraan, Bukan Perebutan Kekuasaan
Masyarakat Butuh Kesejahteraan, Bukan Perebutan Kekuasaan

RADARINDO.co.id-Deli Serdang: Masyarakat Indonesia saat ini butuh kesejahteraan bukan perebutan kekuasaan. Peta politik kita di tanah air kembali terguncang, pasalnya Muldoko, sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) terpilih sebagai ketua umum (Ketum) partai Demokrat.

Ia terpilih setelah kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, beberapa hari lalu. Hujatan dan makian, pro dan kontra terkait pemilihan Ketum Demokrat menghiasi media sosil dan menyita perhatian masyarakat luas.

Baca Juga : Wali Kota Medan Temui Fasilitas Tidak Berfungsi Saat Sidak ke RS Pringadi 

Salah satu tanggapan langsung di sampaikan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyikapi Partai yang melandanya.

“Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adalah perang yang dibenarkan. Sebuah war of necessity. Sebuah justice war, perang untuk mendapatkan keadilan,” terang SBY dalam konferensi pers, Jumat (5/3/2021).

Dalam pernyataan itu SBY turut membeberkan sejumlah hal dalam gelaran KLB Deli Serdang yang menurutnya tak memenuhi syarat dan ketentuan AD/ART Partai Demokrat. Karena itu dia pun menganggap KLB tersebut tidak sah dan ilegal.

Hal senada tanggapan datang dari pengamat politik Ujang Komarudin, menurut Ujang,
Harusnya sebagai kepala KSP sebagai pejabat negara harus membangun moralitas yang baik mencontohkan kepada pejabat yang lain.

Kejadian kudeta ini sangat menjelaskan, bahwa mohon maaf moralitas itu tidak dijaga, ini yang kita sangat disesalkan dan sangat disayangkan, katanya.

“Mohon maaf saya katakan, ini moral politik elit yang tidak baik. Karena cenderung cara-cara Machiavelli yang digunakan. Ini yang merusak,” ujar Ujang yang di kutip dari Suara.com, Sabtu (6/3/2021).

Ujang menuturkan yang dilakukan Moeldoko yakni terang-terangan mengkudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga merupakan putra sulung dari Susilo Bambang Yudhoyono (AHY).

Sehingga ia menilai Moeldoko menggunakan cara-cara yang mirip dengan teori Machiavelli.

“Artinya orang mempunyai kekuasaan konstitusional seperti AHY dikudeta dengan cara terang-terangan di depan rakyat. Mirip-mirip, mohon maaf teorinya Machiavelli,” ucap dia.

Bahkan ia menyebut cara Moeldoko yang mengambil alih Demokrat tersebut merusak demokrasi. Sehingga jika cara yang dilakukan Moeldoko dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi Indonesia kedepannya.

Melihat ambisius para pejabat merebut kekuasaan baik melalui partai maupun jabatan di pemerintahan dan korupsi sungguh membuat miris masyarakat Indonesia pada umumnya.

Terlepas apakah perebutan itu legal maupun ilegal, tanggapan berbagai pakar positif maupun negatif, yang di butuhkan masyarakat sekarang ini adalah Kesejahteraan.

Baca Juga :  Wali Kota Medan Langsung Turun Bongkar Bangunan Tanpa IMB 

Apa yang di “tontonkan” oleh para pemain politik melalui partai yang ada, ambisius merebut kekuasaan sangat jelas bagaimana para petinggi di negeri ini mulai “mengkondisikan” kepentingan partainya dan kekuasaan menuju pilpres yang akan datang.

Padahal akibat pandemi Covid 19 melanda masyarakat Indonesia kehidupan masyarakat nya mulai menjerit, jangankan kebutuhan sandang dan papan, bisa terpenuhi pangan nya saja sudah sangat menyenangkan warganya.

Seandainya para petinggi di republik Indonesia barsatu padu mengalihkan ambisi nya untuk kesejahteraan masyarakat yang sudah semakin terpuruk perekonomiannya, hal ini tentu akan mendapat apresiasi dunia luar dan menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat.

Untuk di ketahui, Kesejahteraan Sosial dalam UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (KRO/RD/Hasan Basri)