Mengaku Sudah Kembalikan Uang Negara, Hakim Ancam Bupati Labura Jadi Terdakwa

62 views
RADARINDO.co.id-Labura:
Bupati Labuhanbatu Utara (Labura), Khairuddin Syah Sitorus hanya bisa terdiam, saat majelis hakim mengancam menjadikannya sebagai terdakwa. Bupati menjadi saksi bersama 3 saksi lainnya, dalam kasus dugaan korupsi dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) yang merugikan negara Rp2,1 miliar TA 2013-2015.
Tiga saksi lain di antaranya, Risman Sinaga selaku Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Labura, M Husen selaku Kabid Anggaran dan Perbendaharaan serta Zainal Arifin selaku Bendahara PPKAD Labura.
Keempatnya memberikan kesaksian, untuk ketiga terdakwa mantan Kadis PPKAD Labura, Ahmad Fuad Lubis dan Faizal Irwan Dalimunthe dan Armada Pangaloan selaku Kabid PPKAD dalam sidang virtual di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (24/8).
Dalam keterangan bupati, majelis hakim diketuai Sri Wahyuni Batubara menganggap Khairuddin memberikan keterangan berbelit-belit tentang penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengutipan PBB di perkebunan dan pertambangan.
Terlebih, saat majelis hakim menanyakan tentang ada tidaknya aturan Kementerian Keuangan, bahwa Pemkab (Labura) tidak berwenang mengutip pajak perkebunan dan pertambangan. Malah menurut bupati, SK-nya berasal dari bawah, yakni Kabid PPKAD.
“Sebelum SK yang tahun 2013 itu dibuat, mereka (terdakwa) sudah ke Dirjen Keuangan untuk berkonsultasi. Mereka yakin bahkan ada rekamannya bahwa itu diperbolehkan,” katanya. Konsepnya kata Bupati, yakni upah pungut untuk uang insentif pejabat Pemkab Labura. “Ada gak aturan yang dilanggar dari SK saudara?,” tanya hakim anggota.
“Menurut saya tidak ada, tapi kalau polisi bilang ada. Berdasarkan menteri keuangan, uang itu tidak boleh digunakan untuk insentif dan langsung kita kembalikan tahun 2019, setelah ada pemeriksaan di kepolisian, di situ baru saya kembalikan uangnya,” jawab Khairuddin Sitorus
Bupati mengaku mendapat bagian 60 persen dan wakil bupati sebesar 40 persen, serta pejabat-pejabat terkait. “Rp545 juta uang yang terima, sudah saya kembalikan ke kas Pemkab yang mulia. Semua mengembalikan, Sekda juga mengembalikan,” katanya.
Mendengar jawaban itu, hakim anggota Syafril Batubara, malah balik mengancam bupati. “Kamu tadi bilang (uang) sudah dikembalikan, kamu tau kalau dua orang ini (terdakwa) juga dikembalikan uangnya?”. “Ya udah berarti siap-siap yang mengembalikan menjadi terdakwa,” tegas hakim Safril lagi.
Saat dikonfrontir dengan kedua terdakwa, Ahmad Fuad mengaku tidak pernah menemui bupati membahas mengenai upah pungut tersebut. Sementara, Armada mengaku SK mengacu pada tahun 2012 dan SK itu sudah ada sejak Khairuddin menjabat sebagai bupati.
Usai persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Sipahutar menyatakan, tidak menutup kemungkinan Bupati Labura juga akan dijadikan tersangka.”Bisa jadi, tidak menutup kemungkinan. Tanyakan ke penyidik Polda (Sumut) ya,” katanya.
Terpisah, Bupati Khairuddin yang coba dimintai keterangan tidak mau menjawab. Ia hanya berjalan sambil melambaikan tangan dan meninggalkan gedung pengadilan menuju mobil Innova warna hitam.
Mengutip surat dakwaan, ketiga terdakwa diadili dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan yang diterima oleh Pemkab Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2013-2015.
Berdasarkan perhitungan kerugian, lanjut jaksa lagi, keuangan negara yang diaudit oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan melalui Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumut Nomor : R-49 / PW.02/5.1/2019 tanggal 20 September 2019 hal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan PBB sebesar Rp 2,1 miliar.
Atas perbuatannya ketiga terdakwa diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana. (KRO/RD/Sib)