Pelaku Usaha Jangan Percaya Calo untuk Mendapat Dana Rp 2,4 Juta per UMKM

111

RADARINDO.co.id-Medan:
Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut, Dr HM Ridho Haykal Amal SH MH mengimbau para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Sumut untuk tidak mudah percaya atau terpengaruh iming-iming calo yang mengaku bisa membantu mengurus untuk mendapatkan bantuan pemerintah Rp2,4 juta/UMKM.

“Bantuan ini hanya kepada UMKM yang memenuhi syarat yang ditetapkan Kementerian Koperasi dan UKM,” kata Haykal didampingi Kabid Kelembagaan Drs Unggul Sitanggang MSi saat memantau pendataan pelaku usaha mikri kabupaten/kota se-Sumut, Selasa (15/9).

Ditegaskannya, seluruh data UMKM yang masuk tersebut akan dibersihkan (cleansing) di kementerian dan selanjutnya diverifikasi sesuai ketentuan yang ada, di antaranya kesesuaian NIK, usaha mandiri produktif dan lain sebagainya. Data yang diterima tersebut hanya melalui Dinas Koperasi Provinsi Sumut, kabupaten/kota, perbankan serta lembaga pengusul resmi yang telah ditetapkan pemerintah.

Dikatakan Haykal, sekalipun nantinya dana bantuan dimaksud telah ditransfer ke rekening, maka UMKM penerima tersebut wajib membuat surat pernyataan resmi di atas materai untuk bertanggungjawab secara mutlak atas dana bantuan yang diterima dari pemerintah tersebut.

“Jika data warga itu ternyata tidak sesuai dengan fakta, maka yang bersangkutan wajib bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, juga dana bantuan tidak akan dikirimkan dan akan dikembalikan ke negara. Sedangkan proses hukumnya, kami serahkan kepada pihak berwajib,” ungkapnya.

Untuk itu, Haykal meminta kepada warga untuk tidak mudah percaya iming-iming oknum yang tidak bertanggungjawab mengaku bisa membantu warga mendapat bantuan dimaksud. Sebab, konsekwensi hukumnya akan ditanggung warga yang bersangkutan.

Haykal juga mengakui bahwa telah beberapa kali mendapat informasi adanya oknum yang berupaya memanfaatkan rencana pemerintah membantu pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 ini, dengan meminta warga mengumpulkan fotokopi KTP dan Kartu keluarga yang dilengkapi foto seolah-olah warga dimaksud punya UMKM. Dan selanjutnya warga dimaksud harus bersedia membagi dana bantuan kepada oknum itu. (KRO/RD/Sib)