RADARINDO.co.id – Batu Bara : Puluhan Pekerja Outsourcing di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Buana Sawit Indah (BSI) Desa Perkebunan Petatal, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, menyesalkan tindakan pembekuan aktivitas PKS PT BSI oleh Pemerintah Daerah Batu Bara melalui Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH) Batu Bara. Pasalnya, dampak pembekuan perizinan PKS PT. BSI telah melumpuhkan perekonomian para pekerja outsourcing di PKS itu.
Baca juga : Ciptakan Desa Bersinar, Bupati Zahir Siapkan Relawan Anti Narkoba
Disebut-sebut, penyebab pembekuan PKS PT BSI oleh Pemkab Batu Bara pada 05 Juni 2023 lalu diduga karena tidak memilki ijin uji paremeter emisi udara, ijin paremeter boiler, ijin pemakaian genset, ijin pemanfaatan limbah dan ijin uji parameter kualitas udara emisi ambien.
Sesuai surat Keputusan Bupati Batu Bara No : 532/PERKIM-LH/2023 tentang sanksi administratif, diduga PT. BSI telah melanggar kebijakan perizinan berusaha. Terbitnya surat keputusan Bupati Batu Bara melalui Dinas Perkim LH, membuat pabrik kelapa sawit milik PT. BSI tersebut tidak lagi diperkenankan untuk melakukan aktifitas produksi sebelum ada keabsahan dan kejelasan terkait perizinan berusaha.
Ketua Sarikat Pekerja Transport Indonesia (SPTI) PKS PT. BSI Suriono SH saat dikonfirmasi dilokasi mengatakan bahwa sejak aktivitas pabrik kelapa sawit berkapasitas 45 ton/jam milik PT. BSI itu ditutup, perekonomian keluarganya dan pekerja SPTI lainnya terancam lumpuh.
Baca juga : Bupati Batu Bara Pimpin Apel Satkamling
” Saya tidak tau penyebab dibekukannya aktivitas produksi di PKS PT. BSI, yang jelas dampaknya membuat ekonomi kami para pekerja outsourcing disini lumpuh,” sebut Suriono, Rabu (21/06/2023).
Suriono beserta rekan-rekan seperjuangan berharap PKS PT. BSI dapat beraktifitas kembali agar para pekerja outsourcing dan Buruh Harian Lepas (BHL) di PKS PT. BSI dapat bekerja seperti biasa. “Kami para pekerja outsourcing bongkar muat dan buruh harian lepas lainnya disini berharap PKS dapat aktif kembali, karena upah yang kami terima nantinya dapat membantu meringankan perekonomian keluarga dan biaya sekolah anak kami,” papar Suriono. (KRO/RD/DHASAM)
