Pemkab Aceh Tamiang Didemo

155 views

RADARINDO.co.id KUALASIMPANG : Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Ma­hasiswa Tamiang (AMT) menggelar aksi demo, di halaman Kan­tor Bupati Aceh Tamiang, Senin (22/4).

Mereka menuntut Pemkab Aceh Ta­miang segera merealisa­si­kan bantuan bea­siswa bagi mahasiswa Aceh Tami­ang yang sudah sekian lama tidak cair. Bahkan dalam petisinya, AMT men­desak Bupati H Mursil mundur dari ja­batan jika dalam tempo 10 hari tidak bi­sa me­nye­lesaikan permintaan maha­sis­wa.

Pemantauan di lapangan, AMT tiba di pusat Pemerintahan Aceh Tamiang sekitar pukul 11.00 WIB, menggunakan kenda­raan roda dua dan empat. Maha­siswa sempat melakukan orasi di ruas jalan gapura pintu masuk Kantor Bupati Aceh Tamiang sembari mendapat peng­awalan dari Kepolisian Polres Aceh Tamiang dan Satpol-PP.

Kemudian, massa berjalan kaki me­rangsek masuk kantor bupati sambil mem­bawa spanduk dan poster karton ber­tuliskan sindiran untuk Pemkab Atam yang dianggap tidak berpihak ke­pada mahasiswa.


Dalam aksi demo tersebut, mahasis­wa menyampaikan tiga poin petisi yang harus dituntaskan Bupati Aceh Ta­mi­ang, yaitu segera merealisasikan bea­siswa prestasi dan kurang mampu bagi mahasiswa setiap tahunnya. Seluruh ma­­hasiswa yang su­dah mendaftarkan beasiswa dan sudah menandatangani tanda penerimaan beasiswa di atas ma­te­rai 6000 wajib dikeluarkan dananya di BPKD.

“Apabila tuntutan pertama dan kedua tidak direalisasikan, maka dalam jangka waktu 10 hari, terhitung sejak 22 April 2019, Bupati Aceh Tamiang Mursil harus ber­sedia turun dari jabatan­nya,” tegas Koordinator AMT, Andre Pratama, da­lam orasinya.

Aksi demo sempat memanas ketika pejabat Pemkab Atam terkesan menye­pe­lekan tuntutan dari mahasiswa. Na­mun, pi­hak kepolisian langsung sigap ambil kendali turun tangan untuk me­nenangkan suasana.

Kemudian, Bupati Mursil dan Ka­pol­res Aceh Tamiang, AKBP Zulhir Destrian di tengah guyuran hujan ber­sedia men­jumpai mahasiswa setelah situasi terkendali.

Proses pencairan bantuan beasiswa yang dituntut mahasiswa telah diang­garkan melalui APBK Perubahan 2018, tetapi ter­kendala karena APBK-P saat itu ditolak oleh pemerintah pro­vinsi, sehingga dianggarkan kembali pada APBK 2019. “Tahapan realisasi bantuan beasiswa sudah diproses, ter­masuk audensi de­ngan perwakilan mahasiswa juga sudah dila­kukan,” kata Mursil.

Bupati menjelaskan, untuk 898 orang mahasiswa pada tang­gal 29 April 2019 dapat melakukan penandatanganan ad­ministrasi pencaiaran beasiswa. Se­dangkan sisanya lebih kurang 435 orang mahasiswa harus menunggu proses administrasi lebih lanjut, karena terken­dala belum masuk Basis Data Terpadu (BDT).

“Tapi kami tetap berupaya agar se­mua mahasiswa bisa me­ne­rima beasiswa dan unsur Forkompimda akan mencarikan so­lusi terbaik, agar bantuan beasiswa dapat direalisasikan dan kami meminta waktu lebih kurang satu bu­lan,” kata Mursil kepada mahasiswa. (KRO/RD/ANS)