Peristiwa Penting di PN Medan Sepanjang Tahun 2018

1.125 views

KORANRADARONLINE.co.id : Selama 2018 sejumlah kepala daerah di Sumatera Utara terpaksa menjadi pesakitan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan. Pejabat tersebut menjadi terdakwa karena kasus tindak pidana korupsi.

Pada tahun ini juga, nama lembaga peradilan ini tercoreng. Sebab sejumlah hakim dan panitera pengganti (PP) terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap dari terdakwa korupsi.

Pertama, Bupati Batubara periode 2013-2018 disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan. Ia menjadi terdakwa setelah tertangkap tangan oleh KPK, menerima suap dari kontraktor terkait sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Batubara sebesar Rp8 miliar. 

Dalam perkara ini, majelis hakim diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo menyatakan, OK Arya bersalah, pada Kamis 26 April 2018. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara, dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, diperintahkan membayar uang pengganti (UP) Rp5,9 miliar. 

Kedua, Bupati Labuhanbatu nonaktif, Pangonal Harahap juga diadili di Pengadilan Tipikor Medan pada Kamis (13/12) lalu. Ia didakwa menerima suap dari seorang kontraktor, Efendy Sahputra alias Asiong, untuk sejumlah proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu TA 2016, 2017 dan 2018 dengan total Rp42 miliar serta SGD 218 ribu. 

Ketiga, KPK melakukan OTT di Pengadilan Negeri Medan pada Selasa (28/8). Dalam OTT tersebut empat hakim, dua panitera pengganti (PP) serta dua pihak swasta diamankan. OTT terkait suap putusan kasus penjualan aset eks PTPN II di Deliserdang dengan terdakwa Tamin Sukardi.

Mereka yakni, Ketua PN Medan, Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo, Hakim, Sontan Merauke Sinaga, Hakim Adhoc Tipikor, Merry Purba serta dua PP Oloan Sirait dan Elfandi. Sedangkan pihak swasta yakni Tamin Sukardi dan stafnya. 

Namun, usai pemeriksaan, lembaga anti rasuah itu, hanya menetapkan empat tersangka. Yakni, hakim Adhok Merry Purba, Helpandi (PP), serta dua unsur swasta Tamin Sukardi dan Hadi Setiawan sebagai orang kepercayaan Tamin. 

Tak hanya perkara korupsi, sejumlah kasus pidana umum yang menyita publik juga terjadi di PN Medan. Mulai dari kasus pembunuhan, narkotika hingga penistaan agama. Pertama, pada Jumat (12/1) Andi Lala divonis mati. Ia terbukti menjadi otak pelaku pembunuhan sadis satu keluarga di Mabar, Kecamatan Medan Labuhan. Terdakwa terbukti telah membunuh berencana terhadap keluarga Rianto pada April 2017. 

Kedua, pada Februari 2018 terpidana seumur hidup kasus narkotika seberat 17 kg. Terdakwa Udo Tohar dijatuhi hukuman mati. Ia merupakan bagian dari kasus pengiriman sabu seberat 17 kg yang dilakukan Julianto napi di Lapas Klas I Medan pada 2016. Sedangkan dua terdakwa lainnya yang ikut membantu pembunuhan itu, Roni Anggara dan Andi Syahputra masing-masing dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara.

Ketiga, dua kurir narkoba dihukum mati pada November 2018. Pria asal Aceh itu yakni Zulkifli bin Ismail dan Dedi Syahputra terbukti menjadi perantara narkotika jenis sabu seberat 35kg dan 70 butir lebih ekstasi yang dikirim dari Aceh menuju Medan. Keempat, dua terdakwa 2740 gram sabu dan 100 butir ekstasi, Muhammad Sani dan Muhammad Iqbal dijatuhi hukuman seumur hidup. Mereka dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kelima, persidangan kasus penistaan agama di Kota Tanjungbalai, dengan terdakwa Meiliana. Ia divonis 1,5 tahun penjara. Keenam, perobek Alquran, Tommy Daniel Patar Hutabarat, dihukum 1,5 tahun penjara. Oknum polisi ini, terbukti merobek kitab suci Alquran di Masjid Nurul Iman RSUP H Adam Malik Medan pada 10 Mei 2018. (KRO/RD/analisa)