RADARINDO.co.id – Samosir : Pj. Sekda Samosir, Dr. Naslindo Sirait, SE, MM membuka rapat penguatan kerjasama dengan stakeholder dan mitra kerja dalam pelaksanaan advokasi, promosi, dan KIE program KKBPK dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Samosir.
Baca juga : Kurir Sabu 16 Kg Divonis Bebas
Pertemuan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Provsu bekerjasama dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Samosir di JTS Hotel Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kamis (10/8/2023) itu, menghadirkan peserta sebanyak 55 orang terdiri dari OPD, Camat, TP. PKK, Tim Pendamping Keluarga, IBI, Ahli Gizi, TNI/Polri, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Ketua Panitia Pelaksana, Ratna Banjarnahor, S.Sos, mengatakan bahwa pertemuan ini adalah untuk melakukan advokasi, komunikasi informasi edukasi (KIE) seluas-luasnya kepada masyarakat dalam percepatan penurunan stunting bersinergi antara pemerintah dengan sektor terkait dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat terkait program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Pj Sekda Samosir, Dr. Naslindo Sirait, SE, MM, menyebut bahwa pertemuan ini sangat penting dalam rangka penguatan kerjasama mengingat stunting di Samosir masih diangka 26,3 %.
Baca juga : Mantan Direktur PT Antam Diperiksa Jadi Saksi Dugaan Korupsi Komoditi Emas
“Untuk mencapai target nasional ke angka 14% bukanlah perkara yang mudah. Namun, setidaknya bisa didorong ke angka 17 % tentu harus dengan kerjasama semua stakeholder terkait. Saat ini kita berbicara 20 sampai 30 tahun kedepan. Indonesia diprediksi menjadi negara maju tahun 2045, maka kitalah yang membuat pondasinya,” katanya. Menurutnya, upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Samosir harus dilaksanakan dengan strategi memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran, memperbaiki desain dan pengelolaan program untuk memastikan sasaran prioritas yakni rumah tangga 1.000 HPK, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dan pemerintah mulai pusat hingga daerah. (KRO/RD/P Simbolon)
