PTPN4 Unit Gunung Bayu Tanam Bibit Sawit Kurus Mirip “Kecentet”

182 views

RADARINDO.co.id-Simalungun:
Kinerja pimpinan manajemen PTPN4 Gunung Bayu, menjadi obrolan sejumlah warga yang melintas di Afd VI Tanaman Ulang (TU) diperkirakan seluas 94 ha. Pasalnya, bibit sawit yang tampak kurus mirip “kecentet” (tanaman kurang subur-Red).
Terlebih lebih lebih tumbuhan kecipir atau kacanngan yang biasanya ditanam untuk kesuburan tanam belum terlihat, kecuali bantaran lahan tanah kekuning kuningan. Warga memprediksi Direksi PTPN4 belum mengetahui kondisi fisik tanaman. Tidak tertutup kemungkinan laporan pihak manajer kebun Gunung Bayu, tidak sebenarnya.
Demikian disampaikan sumber yang tidak mau disebutkan namanya. Sumber yang juga bekas Karyawan Pimpinan itu, mengaku prihatin karena bibit sawit pada TU tersebut. Untuk itu, bibit tersebut harus diuji kelayakan bibit berkualitas.
“Kalau menurut saya tanaman itu harus dibongkar ulang diganti saja. Karena proses jangka panjangnya kedepan yaitu produksi,” ujar sumber dengan suara datar, Kamis (26/09/2019).

Oleh karena itu, ujarnya lagi, Direksi PTPN4 harus segera mengambil sikap, sebelum produksi mengalami kegagalan akibat bibit sawit yang diduga kurang bermutu.
Kebun Unit Gunung Bayu kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, merupakan salah satu kebun prioritas perusahaan, jangan sampai terjadi kekeliruan, ujarnya.
Ia juga sempat heran karena tanaman kecipir atau kacangan belum tampak tumbuh. Sedangkan biaya untuk tanaman dan pemeliharaan itu sudah dialokasikan.

Sementara itu, sebelumnya sumber lain menjelaskan kegiatan tanam ulang (TU) di areal Afdeling VI seluas 94 ha. Tanam ulang kelapa sawit adalah kegiatan penggantian tanaman kelapa sawit yang sudah tua.

Untuk dapat meningkatkan hasil panen, pimpinan manajemen Unit Gunung Bayu sudah semestinya menerapkan pola tanam yang baik dan benar. “Tanaman sawit milik negara jangan sampai kalah dengan perusahaan sawit swasta. Justru milik BUMN harus bisa lebih unggul dari yang lainya,” kata sumber.
Pola tanaman yang cocok untuk tanaman kelapa sawit, diantaranya menjaga kesuburan tanah serta pemilihan bibit sawit unggul.
Sementara itu, pantauan RADARINDO.co.id GROUP KORAN RADAR dilapangan, Rabu (25/09/2019) di areal tanam ulang seluas 94 ha Afdeling VI, tanaman kelapa sawit yang memakai pola tanam mata lima terlihat bervariasi.
Sebagian bibit kelapa sawit yang sudah di tanam terlihat sepertinya diduga bukan bibit kelapa sawit unggul. Hal itu jika dilihat dari batang bibit kelapa sawit yang kurus, tinggi dan berwarna kekuningan. Seolah olah kurang mendapat perawatan. “Ini akan berdampak pada hasil produksi buah sawit itu sendiri. Direksi harus segera menurunkan tim audit ke lapangn guna menghindari kegagalan,” cetusnya.
Selain itu, adanya batang bibit kelapa sawit yang tidak seragam dan bervariasi keadaannya, juga terdapat kondisi lahan atau areal tanam yang terlihat gersang dan tandus, karena tanaman mucuna belum tumbuh sempurna.


Hal ini tentu dapat memperlambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelapa sawit. Sementara itu, Asisten Investasi Afdeling VI Iqbal Ginting saat di konfirmasi di kantornya, Rabu (25/09/2019) sekira pukul 10.12 Wib, mengatakan bahwa bibit kelapa sawit di ambil dari pembibitan kelapa sawit PTPN4 kebun Bah Jambi.

“Bibit kami ambil dari pembibitan kelapa sawit kebun Bah Jambi bang, dan umurnya sudah 22 bulan. Sedangkan rekanan yang mengerjakan adalah CV. NATS,” ujarnya lagi sembari pamit karena mau kelapangan.

Hingga berita ini di terbitkan pihak rekanan dan maneger PTPN4 Unit Gunung Bayu belum dapat di konfirmasi.
Sementara itu, salah seorang sumber yang juga mantan karyawan BUMN yang tidak mau disebutkan namanya menyarankan agar Direksi membatalkan tanaman ulang kelapa sawit karena bibit tersebut perlu diuji ulang mutu bibit.
“Menurut saya Direksi harus membatalkan tanaman ulang tersebut. Kita khawatir akan mempengaruhi hasil produksi,” ujar sumber. Hingga berita ini dilansir, Direktur Utama dan Direktur Produksi PTPN4 belum memberikan keterangan pers.
Sumber lain dari kantor Kejaksaan Tinggi masih mempelari aspek hukumnya. Jika ada indikasi penyalahgunaan RAB tidak tertutup kemungkinan bakal dimintai pertanggung jawaban. (KRO/D.SAMOSIR)