RCW Batu Bara Temukan Kejanggalan Realisasi Proyek PUPR

82

RADARINDO.co.id – Batu Bara:
Berawal dari laporan masyarakat kepada pengurus Lembaga Republik Corruption Wacth (RCW) terkait realisasi pekerjaan proyek fisik yang dikelola Dinas PUPR Kabupaten Batu Bara, barau baru ini.

Berdasarkan keterangan sumber warga setempat, realisasi pekerjaan proyek tersebut ditemukan kejanggalan. Konon warga juga sempat memberikan informasi secara lisan kepada pengawas proyek, namun tak diindahkan.

Artinya, warga memberikan saran agar pihak Pengguna Anggaran (PA) segera memerintahkan pihak rekanan untuk memperbaiki kondisi pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi kontrak kerja.

Demikian dikatakan Ketua RCW Batu Bara, Surya Dharma Samosir kepada wartawan yang belum lama ini menerima informasi bukti awal yang disampaikan masyarakat, Rabu (30/09/2020) siang.

Menurutnya, informasi yang disampaikan masyarakat harus ditindaklanjuti terkait adanya kejanggalan pekerjaan proyek Dinas PUPR Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2020 senilai miliaran rupiah di beberapa titik lokasi bangunan di Kecamatan Medang Deras dan di Kecamatan Tanjung Tiram serta kecamatan Air Putih.

“Proyek yang menelan anggaran sekira Rp1,6 miliyar lebih bersumber dari APBD Batu Bara dikerjakan rekanan PT ZAS berlokasi di Kecamatan Medang Deras layak dievaluasi kembali”, ujar Ketua RCW Batu Bara, Samosir kepada RADARINDO.co.id dengan nada tegas.

Terkait laporan masyarakat, Ketua RCW didampingi sejumlah pengurus melakukan investigasi menemukan kejanggalan realisasi pekerjaan. Bukan hanya itu, terdapat juga bangunan fisik di Kecamatan Tanjung Tiram yang telah mengalami keretakan dan patah hingga kedasar bangunan yang juga menelan anggaran lebih kurang Rp 1 miliyar.

Hal yang sama ditemukan pekerjaan proyek fisik di Kecamatan Air Putih yang menelan biaya Rp1.897.286.335.35,- bersumber dari APBD dan sebagai penyedia jasa oleh CV PNC juga diduga terdapat kejanggalan dalam pelaksanaannya.

Sebelumnya, beberapa warga setempat telah mencurigai pekerjaan bangunan diduga tidak sesuai ketentuan bestek sesuai dalam kontrak kerja.

Sementara itu, Ketua RCW Batu Bara, Samosir mencoba melakukan konfirmasi pada Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten Batu Bara Khairil melalui layanan WhatsApp.

“Beliau (Kadis PUPR-rd) mengarahkan agar datang ke kantor untuk menemui PPTK maupun PPK, karena dirinya (Kadis) sedang berada di Medan”, ujar Samosir menjelaskan kepada wartawan.

Namun, ujarnya lagi, selama tiga jam lebih menunggu di kantor Dinas PUPR tidak yang bisa ditemui. Padahal tim RCW hanya ini menyampaikan saran dan data yang disampaikan warga agar pekerjaan dapat ditinjau kembali.

Bahkan, Sekretaris RCW yang mencoba menghubungi PPTK maupun PPK via sambungan seluler, namun keduanya tidak bersedia untuk menjawab.

“Kami sudah menghubungi oknum PPTK sesuai arahan oknum Kadis PUPR Kabupaten Batu Bara, TR via selulernya di nomor 08126031**. Anehnya, oknum PPK Dinas PUPR Batu Bara FS belum bersedia menjawab ketika dihubungi via selulernya di nomor 08136175**”, ujarnya tegas.

RCW Batu Bara akan menyampaikan surat protes kepada Bupati Batu Bara, Zahir terkait pelayanan Dinas PUPR yang dinilai mengabaikan peran serta masyarakat.

“Mestinya pihak Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran maupun PPK Dinas PUPR dapat menjelaskan secara jujur dan transfaran, mengapa realisasi proyek terdapat kejanggalan”, ujar Samosir.

Informasi yang disampaikan warga layak kami tindaklanjuti untuk dipertanyakan. Apalagi proyek tersebut menggunakan dana bersumber APBD.

“Kami hanya minta pak Kadis mau menjelaskan apa alasan sehingga tidak mau ditemui untuk di konfirmasi”, kata Samosir didampingi pengurus RCW Batu Bara.

(KRO/RD/Tim)