RADARINDO.co.id – Medan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Mhd Jahari Sitepu didampingi Kepala Divisi Administrasi Sahata Marlen Situngkir, Kepala Divisi Pemasyarakatan Rudy F. Sianturi, Kepala Divisi Keimigrasian Yan Wely Wiguna, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alex Cosmas Pinem, secara resmi menutup kegiatan rekonsiliasi keuangan Semester II Tahun 2023, Kamis (11/1/2024).
Baca juga : Satreskrim Polres Psp Berhasil Tangkap Pelaku Curanmor
Acara penutupan, yang dihelat di Hotel Mariana itu menjadi saksi selesainya rangkaian tahapan penyusunan laporan keuangan yang melibatkan seluruh satuan kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Rutan Kelas I Medan meraih penghargaan terbaik kedua sebagai Satuan Kerja Pengelolaan BMN (Barang Milik Negara).
Kegiatan rekonsiliasi, yang berlangsung mulai tanggal 8 hingga 11 Januari 2024 itu, merupakan komitmen Kanwil Kumham Sumut dalam menciptakan laporan keuangan yang tidak hanya akurat, tetapi juga transparan dan akuntabel.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Mhd Jahari Sitepu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses ini bukan hanya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, tetapi juga merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme para operator dalam mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Baca juga : PAD Kenderaan Bermotor “Bocor” Kepala BPPRD Pemprov Sumut Bakal Pasang Badan
“Kami dengan bangga mengumumkan bahwa tahapan penyusunan laporan keuangan Semester II Tahun 2023 telah berhasil diselesaikan dengan hasil yang memuaskan. Kini, kami memasuki tahap berikutnya, yaitu mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah perbaikan guna mencegah temuan yang sama terulang di masa yang akan datang,” katanya.
Proses rekonsiliasi ini bukan hanya sekadar sebuah kewajiban pelaporan, melainkan juga sebagai wadah sinergi dan kolaborasi di antara semua komponen Kantor Wilayah. Para peserta diharapkan dapat mengambil pembelajaran dari tahapan yang telah dilalui, menciptakan kerangka kerja yang lebih efisien, serta mendukung pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku. (KRO/RD)
