Sinarta Sembiring Tuding Depolover Kelabui Konsumen

127

RADARINDO.co.id-Batam: Sinartha Sembiring (Konsumen) didampingi istrinya dan kuasa hukum
nya Manner Lubis SH dan Roger Morrow Sirumapea SH terlihat kecewa terhadap PT BCP. Pasalnya ia membeli satu unit ruko di Buana Central Park, Cluster Miniapolis No. 031, Type 36/96, yang ditawarkan oleh PT. BCP tak kunjung selesai sejak penandatangan formulir pembelian satu unit ruko.

Sementara Sinartha Sembiring sudah melakukan pembayaran sampai 14 bulan. Sinartha Sembiring menuturkan pada tahun 2019 akhir, ruko yang ia beli, itu udah harus ditempatinya. Karena mereka PT BCP berjanji bulan 6 tahun 2019 sudah terima kunci dan bisa ditempati.

“Nah, sekarang, karena takut permasalahan ini merembes kemana-mana, yang diselesaikan hanya satu ruko saja. Ruko yang dibeli kakak yang lain belum selesai” ujar Sembiring dengan nada kecewa.

“Begitulah trik mereka (PT. BCP) mengelabui konsumen nya. Jangankan terima kunci, paku saja belum nancap saat itu. Padahal uang udah saya bayarkan selama 11 bulan,” ujar Sinartha Sembiring bersama istrinya, Senin (14/09/20) di seputaran Batam Center

Jadi pernah kusampaikan kepada pihak PT BCP, lanjut istri Sinartha Sembiring, sekarang keuangan lagi susah. Karena bayar kontrakan harus 2 tahun, supaya uangnya dikembalikan.

Terus dijawab dan diajari marketingnya (Pak Subur), dibilangnya, nanti kalau digantikan ke Cluester Miniapolis (Perumahan) dikeluarkan uang Rp79 juta. Daripada ibu ambil uang nya cuma dapat Rp40 juta, dari Rp102 juta.

Kemudian diminta lagi uang boocking fee nya perumahan Rp2 juta. Dan kwitansi yang diberikan ke kami ternyata tidak ditandatangani. Namun dijelaskan oleh pihak HRD PT BCP (Rema), pemindahan ruko ke perumahan sudah sah.

“Uang saya Rp2 juta itu tidak dikembalikan lagi, dan yang Rp79 juta tidak ada saya terima. Jadi kayak macam permainan mereka. Kami tanya, kalau batal uang kami dipotong 5% dari harga jual Rp680 juta.

Sementara pada saat di pengadilan, HRD PT BCP mengatakan 5% dari uang saya yang telah saya setorkan. Kalau dipotong 5% dari uang yang masuk, mana mungkin saya menolaknya. Karena saya juga paham marketing juga dapat fee. Kan nampak marketing mereka PT BCP berbohong. Saya mau uang saya dipotong 5%. Namun katanya, itu tak ada, ujarnya kesal.

“Saya berharap uang saya dikembalikan oleh PT. BCP Kalau aja mereka hanya memotong 5% dari uang yang sudah saya setorkan tidak akan mungkin saya tidak menerimanya .dan tidak akan melanjutkan petmasalahan ini sampai seperti itu, harap Sinartha Sembiring.

Dilanjutkan kuasa hukum Sinartha Sembiring. Manner Lubis mengatakan, sebelum ditandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pihak PT BCP itu tidak ada mengikuti peraturan, dan itu udah ia sampaikan dalam surat somasi yang ia ajukan ke PT BCP.

“Jadi kami menduga atau berkesimpulan bahwa proses PPJB itu, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tuntutan kita, uang klien kami dikembalikan semua. Karena aturan hukum tidak dipenuhi dalam proses PPJB,” kata Manner Lubis.

Jadi tegasnya, surat-surat dokumen lahan yang dipegang oleh pihak PT BCP, tidak pernah diperlihatkan sampai sekarang. Kita sudah mengajukan somasi sebanyak tiga kali. Dan sudah pernah dibalas pengacaranya, dia (Pengacara) nya mengatakan, bahwa perjanjian itu sah.

“Dan sekarang yang kita permasalahkan adalah, dia tidak memperlihatkan dokumen-dokumen kepemilikan lahanya pada saat PPJB. Dan sebelum PPJB, satu pun dokumen tidak bisa diperlihatkan, hanya menerangkan bahwa lahan yang dibangun ruko itu memiliki WTO. Tapi WTO dan faktur-fakturnya tidak pernah diperlihatkan,” ungkapnya.

Jadi ada pedoman dalam hal PPJB, ungkapnya, dan itu udah disampaikan nya dalam surat somasi yang ia ajukan. Bahwa ada peraturan-peraturan disana, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, 2. Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, 3. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah.

“Jadi kami bukan mempersoalkan setelah terjadinya PPJB. PPJB nya tidak sah,” kata Manner Lubis. Dan andai kata, kata Manner Lubis, pihaknya akan menggugat nanti, dan yang akan digugat nanti adalah kebatalan perjanjian pengikatan jual beli. “Tapi itu nanti, setelah mendapatkan hasil jawaban dari PT BCP,” ungkapnya.

Sementara saat Awak Media ini Mengkonfirmasi Kuasa Hukum PT Cipta Group Revan Simanjuntak, SH mengungkapkan Bahwa Sinarta Sembiring tidak ada lagi kesanggupan bayar berupa unit ruko sehingga Konsumen mengajukan permohonan ke Pihak Deplover untuk di lakukan pembatalan serta uang mukanya bisa di kembalikan semuanya.

Karena perlu diketahui dari Pihak cipta di Batam ini tidak ada memiliki lahan sendiri karena cipta hanya pengembang bukan pemilik lahan jadi Cipta bekerjasama dengan pihak pemilik lahan karena dalam hal kerjasama yang kami bangun selama ini seperti misalnya pihak pemilik lahan 30 % pihak pengembang 70 % dari harga jual ruko atau rumah jadi setiap konsumen yang melakukan transaksi pengajuan KPR yang artinya disaat KPR uang muka yang disetor itu 90 % ke pihak Pemilik Lahan dan 10 % masuk ke Deplover artinya disini Pihak Depelover mendapatkan bisa mendapatkan uang keseluruhan apabila Konsumen melakukan Pelunasan.

Apabila memang ada konsumen yang tidak memiliki kesanggupan Bayar melanjutkan pemesanan berupa unit Ruko atau unit Rumah kita selalu memberikan solusi untuk beralih ke unit yang lebih murah harga unitnya, karena kalau untuk pengembalian uang muka sangat sulit kita lakukan karena masih 10 % yang pihak Developer dapatkan, ada pun bisa kami lakukan pengembalian uang muka berapa yang kami dapat itu yang kami berikan, terkadang ini yang menjadi bertolak belakang kepada Konsumen.

Revan menambahkan Kalau terkait mengenai Sinarta Sembiring itu kami dari Pihak Deplover mencari solusi penarawaran pindah unit yang lebih murah harganya berupa unit ruko namun pihak konsumen tidak mau, pihak konsumen memohon uang muka nya dikembalikan.

Saya juga pernah ngomon kepihak Konsumen kita disini mencari Win win solution sebelum melanjutkan kasus ini, Disisi lain Sinarta Sihombing juga pernah melakukan pengaduan ke Pihak BPSK Kota Batam menempuh Jalur Hukum.

Sampai keluar keputusan BPSK namun kita Pihak Developer mengajukan naik banding ke Pengadilan Negeri, pernah juga saya sampaikan kepada Sinarta Sembiring.

“Pak ini kita mau banding coba Bapak pikirkan kembali karena ini akan panjang sampai ke Kasasi biar nantinya bisa saya bisa ke managament dan bisa mempertemukan dengan pihak management apa keluhan bapak”, ujarnya.

Namun kasus tersebut berlanjut sampai ke Pengadilan Negeri Batam, ketika keputusan Pengadilan negeri keluar menguatkan keputusan BPSK , kami melakukan Kasisi namun keluar keputusan Mahkamah Agung mengugurkan dan membatalkan semua keputusan BPSK sampai di situ lah terakhir prosesnya kemarin, ungkapnya.

Namun dalam hal ini saya akan mencoba melakukan kordinasi kepada pihak management untuk mencari solusi kembali ke pihak Sinarta Sembiring dan tetap keputusannya kembali ke Managament, tutup Revan. (KRO/RD/Very)