RADARINDO.co.id – Medan : Hal tersebut disampaikan oleh Jefri MT Sipahutar SH, MKn selaku Kuasa Hukum PTPN IV Regional I dari Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap & Rekan, Jum’at (08/11/2024) dalam siaran persnya. Ditegaskan, laporan tersebut disampaikan kepada Ketua Komisi Yudisial (KY) RI sesuai surat Nomor : 638/HBH-L/XI/2024, tanggal 06 November 2024 dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 639/HBH-L/XI/2024, tanggal 06 November 2024 atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim yaitu penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pematang Siantar berinisial RLM atas penangguhan uang ganti rugi oleh pihak yang berhak dalam hal ini PTPN IV Regional I yang merupakan Perusahaan Negara yang di Konsinyasikan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebesar Rp20.235.346.960, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde).
Baca juga : Pemkab Langkat Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir
Berbagai tahapan dan upaya telah kami lakukan termasuk melakukan komunikasi dan konsultasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, namun tidak memberikan solusi bahkan terkesan memberikan argumen yang tidak berdasarkan ketentuan hukum, dimana Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar menerbitkan 3 (tiga) surat yang disampaikan merespon surat kami dengan isi yang sama, yang pada intinya Pengadilan Negeri Pematang Siantar menunda pembayaran uang ganti rugi yang di Konsinyasikan dikarenakan adanya upaya Peninjauan Kembali atas Perkara Tata Usaha Negara yang dalam seluruh tahapan telah dimenangkan oleh PTPN IV Regional I.
“Tindakan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar RLM diduga dilakukan karena adanya tendensi tertentu sehingga ada tindakan yang melanggar kode etik serta profesionalisme demi kepentingan tertentu terkait dengan Konsinyasi uang milik Negara cq. PTPN IV Regional I yang dititipkan di salah satu Bank di Kota Pematang Siantar sebesar Rp20.235.346.960,” ujar kuasa hukum PTPN IV Regional I sesuai siaran pers yang diterima RADARINDO.co.id GROUP KORAN RADAR.
Lebhlanjut dikatanya, atas objek tanah penghapusbukuan dan pemindahtanganan milik PTPN IV Regional I untuk Pembangunan jalan tol Tebing Tinggi-Parapat-Sibolga dengan total luasan + 198.481 M2. Selain itu, Jefri Sipahutar menyatakan sebagai Kuasa Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Milik Negara PTPN IV Regional I meminta Ketua Komisi Yudisial RI dan Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI segera memeriksa ketua PN.
“Tidak ada alasan Ketua Pengadilan Negeri Siantar untuk tidak melakukan pembayaran kepada PTPN IV Regional I, sebagaimana Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 yang pada intinya menyatakan bahwa ganti kerugian dapat diambil oleh pihak yang berhak di Kepaniteraan Pengadilan setelah terdapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” tegasnya lagi.
Secara umum, ungkapnya, diketahui bahwa Peninjauan Kembali (PK) tidak dapat menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan sebagaimana Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pungkas Jefri.
“Seharusnya ditengah kondisi perilaku Hakim yang saat ini marak menjadi perbincangan publik seharusnya Ketua PN Pematang Siantar lebih berhati- hati serta lebih profesional dalam bertindak, sehingga tidak menimbulkan permasalahan seperti ini yang menurut kami sangat merugikan klien kami yang adalah Perusahaan Negara,” tandasnya.
Hal yang sama disampaikan Dr. Christian Orchard Perangin-Angin, SH, MKn, CLA selaku Kepala Bagian Sekretariat & Hukum PTPN IV Regional I Medan saat di konfirmasi RADARINDO.co.id membenarkan hal tersebut. Kami sebagai Perusahaan Negara menyesali tindakan dari Ketua PN Pematang Siantar karena menurut pendapat kami seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar berperilaku arif, bijaksana, berintegritas dan profesional, mengingat yang kami mohonkan adalah murni demi dan untuk kepentingan Negara, bukan untuk kepentingan pribadi apalagi saat ini PTPN IV Regional I merupakan Perusahaan Negara, tegas pria yang biasa disapa bang Orchard.
“Apa lagi masuk dalam Proyek Strategis Nasional sebagaimana Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023. Seluruh biaya tersebut nantinya juga langsung di transfer ke Kas Negara berdasarkan mekanisme sesuai ketentuan Perundang-Undangan sehingga seharusnya tidak ada kekhawatiran Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk melaksanakannya,” tambah Christian.
Baca juga : INBI Ingatkan Generasi Muda Pentingnya Kesehatan Mental
Kami berharap laporan dari Kuasa Hukum kami segera ditindaklanjuti oleh Ketua Komisi Yudisial RI dan Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sehingga Keputusan Bersama Ketua Komisi Yudisial RI dan Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 & 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dapat memberi keadilan bagi kami sebagai Perusahaan Negara, tutup Christian mengakhiri wawancara.
Hingga berita ini dilansir KORAN RADAR GROUP, Ketua PN Pematang Siantar belum berhasil dikonfirmasi. Beberapa kali seluler pribadi RLM dihubungi namun belum aktif. Kordinator Liputan RADARINDO.co.id telah menyampaikan informasi ini kepada KY dan Badan Pengawas MA RI melaui akun twiter radarindo terkini, mempertanyakan kepada Ketua PN Pematang Siantar diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim yaitu penyalahgunaan kewenangan. (KRO/Rilis –N3/Tim)
