Tommy Soeharto Menang di Pengadilan, Menkum HAM Diperintahkan Hakim Cabut SK Berkarya

170

RADARINDO.co.id-Jakarta : Tommy Soeharto menangkan atas gugatan terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Tommy menggugat SK Kemenkum HAM Partai Berkarya dengan kepemimpinan Muchdi Purwopranjono (Muchdi Pr).

Putusan PTUN Jakarta Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT diketok tanggal 16 Februari.

Sebagai penggugat, Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili Hutomo Mandala Putra sebagai ketua umum. Sedangkan tergugat yakni Menteri Hukum dan HAM.

Mengadilli dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Demikian amar putusan PTUN Jakarta dikutip dari Direktori Mahkamah Agung, Rabu, 17 Februari.

Dalam putusannya, majelis PTUN menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-16.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai berkarya tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menkum HAM Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020.

Dijelaskan bahwa Menkum HAM sempat membuat Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto terdepak setelah munculnya kepengurusan Berkarya kepemimpinan Muchdi Pr.

PTUN Jakarta memenangkan Tommy Soeharto
Mengadili dalam pokok perkara:
1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal:
– Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tanggal 30 Juli 2020
– Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020.

Sementara itu, terkait putusan PTUN, May Jend TNI (Purn) Muchdi PR selaku Ketua umum Partai Beringin Karya, didampingi oleh Sekjend Badaruddin Andi Picunang, Ketua Harian Sonny Pudjisasono serta beberapa ketua DPW Provinsi menyampaikan pernyataan sikap.

Sehubungan dengan hasil putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta Selasa (16/02/2021) pada perkara No.182/B/2020 PTUN Jakarta mengabulkan gugatan penggugat.

Dimana DPP Partai Berkarya atau Beringin Karya sebagai tergugat kedua intervensi SK Kemenkumham RI No M.HH-16.AH.11.01 tahun 2020 tentang pengesahan pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Partai Berkarya tertanggal 30 Juli 2020 . Dan No M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang pengesahan perubahan susunan pengurus DPP Partai Berkarya periode Tahun 2020 – 2025 tanggal 30 Juli 2020.

Dengan ini dinyatakan bahwa proses – proses yang dijalani mulai dari persiapan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslub hingga pelaksanaannya tanggal 10 sampai 12 Juli 2020.

Telah dilakukan sesuai aturan main organisasi, yaitu berdasarkan AD dan ART Partai Berkarya dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI hingga terbitnya SK tersebut.

“Dengan dikabulkannya gugatan penggugat atas 2 SK Kemenkumham RI tersebut, maka Kami akan tetap menempuh jalur hukum dengan mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut”, ujar Ketua Umum Muchdi PR di Kantor DPP Partai Berkarya ,Graha Mabes Berkarya Taman Margasatwa No.11 Jakarta Selatan, Rabu (17/02/2021).

“Kami sebetulnya menghadapi gugatan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sebanyak 6 gugatan dan PTUN 4 serta Sulsel 1. Dari 11 gugatan tersebut, 10 gugatan telah dimenangkan oleh DPP Partai Berkarya dibawah pimpinan kami, jadi hanya 1 gugatan yang dimenangkan oleh Partai Berkarya sebelumnya,” imbuhnya. (KRO/RD/tim)