UINSU Beli Lahan 100 Ha Menguap

35 views
UINSU Beli Lahan 100 Ha Menguap
UINSU Beli Lahan 100 Ha Menguap

 

RADARINDO.co.id-Medan: Pembelian lahan seluas 100 ha yang di Deli Serdang, menguap. Hal ini sempat menjadi “buah bibir” publik. Sejumlah oknum pejabat terkait terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum. Indikasi perbuatan melawan hukum, pembelian lahan di Desa Sena. Diduga terjadi penyalahgunaan wewenang yang tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan berlaku.

Baca juga : Waduh, Pejabat Kemenag Perkosa Ibu Santri Hingga Beberapa Kali

Berdasarkan keterangan sumber saat menyerahkan data ke kantor Lembaga Republik Corruption Watch (RCW) GROUP RADARINDO.co.id dan KORAN RADAR menjelaskanm laporan neraca Kemenag per 31 Desember 2020, menyajikan BLU sebesar Rp1.481.636.878.323, berupa kas BLU UINSU per 31 Desember 2020 sebesar Rp52.000.690.271.


Penggunaan kas BLU sebesar Rp74.332.677.600, diduga tidak  sesuai ketentuan. Penggunaan uang tersebut oleh bendahara pengeluaran UINSU diketahui terdapat pengalokasian pengeluaran uang muka operasional sebesar Rp74.669.897.600. Dimana uang muka operasional merupakan dana talangan.

Bahwa MJ untuk pembayaran tanah, namun anehnya, uang muka kegiatan yang tidak ada dalam POK dan kumpulan uang muka yang ada dalam POK. Namun per 31 Desember 2020 belum dipertanggungjawabkan. Sebab saldo kas di neraca juga tidak didukung dengan keberadaan fisik kas yang tidak dalam penguasaan BLU UINSU.

Demikian dikatakan sumber, yang mengaku bekas orang dalam namun tidak mau disebutkan namanya, di kantor KORAN RADAR GROUP belum lama ini. “Informasi ini sudah sempat ditangani penyidik, anehnya, sampai saat ini tidak ada tindaklanjutnya. Harapan saya LSM RCW maupun KORAN RADAR GROUP berani mengungkap ini.” Cetusnya semberi menyerahkan data.

Ia menjelaskan, kas tersebut telah digunakan sebagai uang muka atau dana talangan pembangunan MJ yang dipinjamkan ke pihak ketiga. Kemudian pengadaan tanah dan kegiatan Satker Pusbangnis yang tidak ada di POK/RBA. Hal ini jelas melanggar norma- norma hukum yang akibatnya kondisi kas tidak menggambarkan kondisi sebenarnya sebesar Rp74,3 Miliar.

Sebelumnya Lembaga RCW GROUP RADARINDO.co.id KORAN RADAR juga telah menyampaikan konfirmasi kepada rektor dan kanwil depag. Sayanganya, hingga berita ini dilasnir, pihak termohon informasi belum memberikan tanggapan.

Pengeluaran dana tersebut tidak didukung dengan keberadaan fisik dan permasalahan signifikan lainnya. Dengan demikian kas sebesar Rp74.332.677.600, per 31 Desember 2020 tidak dalam penguasaan UINSU. Namun masih dicatat sebagai saldo kas pada BLU. Secara rinci penggunaan kas BLU sebesar Rp36.392.000.000. Untuk dana talangan pelanjutan MJ.

Sedangkan hasil pemeriksaan BPK Nomor 30.C/LHP/XVIII/05/2020 tanggal 18 Mei 2020, mengungkapkan penggunaan kas BLU UINSU TA2019 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp26.974.631.263. Dana tersebut merupakan pinjaman untuk PT. FBR selaku rekanan pembangunan MJ yang dilaksanakan berdasarkan PKS Nomor B-52/Un.11.R/B.6b/KP.02/01/2019 tanggal 3 Januari 2019.

“Dana pinjaman TA2019 tersebut diberikan berdasarkan surat dari PT FBR Nomor  136/FSB/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019 perihal permohonan dana talangan sebesar Rp30.000.000.000. Sebelum memberikan pinjaman, oknum berinisial SR menandatangani Keputusan Rektor Nomor 132 tahun 2019, tanggal 3 September 2019 tentang pedoman pemberian dana talangan kepada investor penyedia MJ.” cetus sumber.

Berdasarkan kajian dan analisa hukum dijelaskan Pasal 5 Ayat (2) Keputusan Rektor disebutkan Pemberian Dana Talangan dicatat sebagai uang muka pada akun kas dan setara kas. Berdasarkan pedoman pemberian dana talangan tersebut pihak UINSU memberikan dana talangan Rp26.974.631.263, pada Desember 2019.

Atas pinjaman tersebut tanggal 27 Desember 2019. Maka oknum SKD selaku Dirut PT FBR menandatangani surat pernyataan yang berisi pengakuan telah menerima pinjaman dan pernyataan penyerahan jaminan. Dalam surat tersebut diantaranya menyebutkan PT. FBR mengakui telah menerima uang Rp26.974.631.263, tanggal 26 dan 27 Desember 2019.

Dalam surat tersebut PT. FBR mengagunkan tanah dan bangunan di atasnya kepada UINSU serta berjanji akan mengembalikan dana talangan pada akhir Maret 2020. Ditindaklanjuti dengan menyetorkan dana ke rekening operasional BLU tanggal 03 April 2020 sebesar Rp26.974.631.263. “Anehnya, penyetoran tersebut ternyata menggunakan dana yang bersumber dari kas BLU UINSU sendiri. Hal ini diketahui pada saat pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020. Ini sangat tidak masuk diakal saja.” Kata sumber.

Laporan keuangan UINSU tahun 2020 dan pengujian terhadap berkas pembayaran uang muka diketahui bahwa tahun 2020 oknum KPA telah memberikan dana talangan kembali untuk pelanjutan pembangunan MJ kepada PT. FBR dengan total sebesar Rp36.392.000.000.

Pencairan dana talangan tersebut tidak dilakukan secara langsung dari bendahara pengeluaran ke PT. FBR, melainkan melalui perantara pegawai UINSU yang namanya tercantum dalam tim percepatan akselerasi pembangunan MJ sesuai keputusan Rektor Nomor 193 A Tahun 2020.

Berdasarkan keterangan para Perantara penerima dana talangan MJ yaitu berinisial IN, DK, dan  IR, diketahui bahwa yang bersangkutan menyatakan menerima secara tunai dari bendahara pengeluaran dengan tanda terima berupa uang muka jamuan tamu. Uang muka pengerjaan pabrik air minum. Uang muka pemeliharaan dan uang muka percetakan.

Namun, sebenarnya penggunaan uang muka yang diterima tersebut diperuntukkan sebagai dana talangan pelanjutan pembangunan MJ. Ketiga perantara tersebut, uang tersebut diserahkan secara tunai kepada oknum bendahara MJ. Bahkan oknum bendahara MJ mengakui telah menerima uang secara tunai dari IN, IR dan DK serta sebagian langsung dari bendahara pengeluaran BLU.

Bendahara kabarnya juga menyatakan bahwa uang tersebut diserahkan secara tunai ke oknum SKD secara bertahap. Hingga tahun 2021, uang kas BLU yang digunakan sebagai dana talangan pembangunan MJ sebesar Rp36.392.000.000, ujar sumber.

Belum dikembalikan kepada Kas BLU UINSU. Bahwa pengeluaran dana BLU atas pembelian tanah sebesar Rp36.110.677.600, yang tidak dianggarkan dalam POK/RBA TA2020. Pembayaran belanja  yang tidak ada dalam POK tersebut antara lain sebesar Rp36.110.677.600 adalah atas memo Rektor kepada kepala bagian keuangan.

Bahwa dalam rangka percepatan proses pelaksanaan pelunasan tanah agar Kabag Keuangan segera menyiapkan SPM dan SP2D pada tanggal 10 Maret 2020. Memo tersebut digunakan untuk pembayaran tahap kedua pembelian tanah dari PTPN di Desa Sena. Berdasarkan keterangan sumber, bahwa proses rencana pembelian tanah PTPN telah dimulai sejak Tahun 2014 sesuai Surat Rektor UINSU kepada Dirut PTPN tanggal 15 Agustus 2014 tentang permohonan penetapan lokasi kampus terpadu UINSU seluas 100 Ha.

Surat permohonan Rektor tentang rekomendasi/ penunjukan lokasi kampus terpadu seluas 100 Hektar kepada Gubernur Sumut berdasarkan surat Nomor In.07/A/OT.01.1/274/2014 tanggal 3 September 2014 dan surat rektor UINSU kepada Menteri Agama, dan Menteri Negara BUMN terkait dengan permohonan tindak lanjut pengadaan lahan kampus terpadu UINSU atas HGU pada tanah PTPN.

Atas surat Rektor UINSU tersebut, selanjutnya Gubernur Sumut menerbitkan surat rekomendasi Nomor 593/4185 tanggal 12 September 2014 tentang rekomendasi/ penunjukan lokasi kampus terpadu UINSU di lahan HGU PTPN II dan Menteri Agama menyampaikan surat kepada Menteri Negara BUMN terkait Rekomendasi Penunjukan lokasi kampus terpadu UIN SU di lahan HGU PTPN II Nomor B-185/MA/KS.01.01.1/05/2017 tanggal 31 Mei 2017.

Pada tahun 2018 dan 2019 dilakukan proses persiapan pengadaan tanah, antara lain pembentukan Tim, Panitia, Sekretariat Panitia, Satgas dan Pengadaan langsung Penilai Pengadaan Tanah UINSU, sesuai SK Gubsu Nomor 188.44/504/KPTS/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Tim persiapan pengadaan tanah.

Tim ini terdiri dari Setda Provinsi Sumut, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Kabiro Pemerintahan, Kabiro Hukum, Asisten Pemerintahan Deli Serdang. Kepala BPN DS, Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Kawasan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten DS, Unsur Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumut dua orang, Unsur dari Biro Hukum Setda Provinsi dua orang, dan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Sumut satu orang.

SK Kanwil BPN Sumut Nomor 321/KEP-12/XI/2019 tentang Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah. Adapun susunan Keanggotaan yaitu Kepala Kanwil BPN Sumut, Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi Sumut, Staf Ahli Gubernur, Sekretaris Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sumut.

Kepala Bagian Perbatasan dan Pertanahan Setda Sumut, Kepala Bidang Pengadaan Tanah BPN Sumut, Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Kanwil BPN, Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kanwil BPN, Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Deli Serdang, Camat Batang Kuis, Kepala Desa Sena, dan unsur-unsur terkait lainnya di Kabupaten Deli Serdang dan dibantu Sekretariat Panitia Pelaksana yang terdiri dari empat orang.

Persetujuan penghapusan areal HGU seluas 100 Ha Surat Keputusan Para Pemegang Saham PTPN II Nomor: S176/MBU/03/2019 tanggal 25 Maret 2019 berisi pernyataan Dewan Komisaris PTPN II menyetujui Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Areal HGU seluas 100 Ha di Kebun Bandar Klippa untuk lokasi Kampus Terpadu.

Ditandatangani RS selaku Meneg BUMN dan Dirut PTPN III selaku pemegang saham PTPN II. Pada laporan hasil appraisal harga tanah dan nilai ganti rugi atas tanah PTPN surat KJPP YB & Rekan kepada Kepala Kanwil BPN Sumut Nomor File 00358/2.0041-02/PI/11/0280/I/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang hasil appraisal harga tanah Rp40.110.677.600 dan ganti rugi Rp3.863.905.564.

Pembayaran uang muka pengadaan tanah UINSU berdasarkan laporan hasil penilaian jasa konsultan penilai dalam melakukan penilaian pengadaan tanah untuk pembangunan kampus UINSU di Desa Sena.  Maka UINSU pada tanggal 30 Desember 2019 melakukan pembayaran panjar yang disetor ke BRI Nomor Rekening 2224- 0100- 0002- XXX an. PTPN sebesar Rp4.000.000.000.

Atas dasar pembayaran tersebut, elanjutnya rektor dengan dirut PTPN II MBB ke Notaris MAF, SH untuk membuat Akta Notaris Nomor 27 Tanggal 31 Desember 2019 tentang perjanjian untuk melakukan pelepasan hak dengan ganti rugi. Tahun 2020 dibentuk tim penyelesaian pembayaran tanah berdasarkan SK rektor Nomor 05 A tahun 2020 tentang pembentukan tim penyelesaian pembayaran tanah kampus tahun 2020 yang memutuskan untuk membayar pelunasan tanah menggunakan Idle Cash dan Deposito BLU dan menyusun RAB untuk diajukan revisi anggaran dan Revisi DIPA/POK ditargetkan Minggu I Maret 2020.

Selanjutnya tanggal 11 Maret 2020 dilakukan pembayaran pelunasan kepada PTPN menggunakan dana BLU sebesar Rp36.110.677.600, melalui transfer ke rekening PTPN di Bank BRI. Namun demikian, pembayaran kedua atas pembelian tanah senilai Rp36.110.677.600, tersebut, tidak dianggarkan dalam POK/RBA UINSU TA2020 dan tidak mengacu pada Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nomor S-79/PB.5/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang menyatakan bahwa penyelesaian Pembayaran Pengadaan Tanah Yang Merupakan Belanja Operasional untuk Kegiatan Belajar Mengajar Tridharma Perguruan Tinggi dapat dilakukan dengan mengajukan revisi DIPA BLU penggunaan saldo kas BLU pada Kanwil DJPb setempat.

Sumber KORAN RADAR GROUP menegaskan, demikian pembayaran seharusnya dilaksanakan setelah proses revisi DIPA BLU pada DJA selesai dilaksanakan. Setelah pembayaran oleh UINSU, selanjutnya dilakukan penghapusan aset tanah HGU Kebun Bandar Klippa berdasarkan SK Direksi PTPN No.2.5/Kpts/109/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Persetujuan Penghapusan Aset HGU & Tanah Kebun Bandar Klippa.

Juga diketahui bahwa proses peralihan hak dan balik nama sertifikasi tanah tersebut dari PTPN kepada UIN SU sampai tahun 2021 belum selesai. Kepala Kanwil dan Kepala Bidang Pengadaan Tanah BPN Sumatera Utara menjelaskan penerbitan sertifikat atas nama Kementerian Agama belum dapat diterbitkan.

Hal ini dikarenakan pelunasan uang ganti ruginya belum dilakukan secara formal dan ganti rugi tanaman dan bangunan para petani penggarap di atas lahan yang dibeli tersebut belum diselesaikan. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kepala Kanwil BPN Sumut diketahui pula bahwa BPN belum menerbitkan Berita Acara Pelepasan Hak karena pemberian uang ganti kerugian belum dilaksanakan di hadapan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, dan lokasi pengadaan tanah UINSU masih dikuasai/ digarap oleh masyarakat sehingga masih dianggap bersengketa sampai ada penyelesaian ganti ruginya.

Terdapat pengeluaran dana BLU untuk uang muka modal usaha Pusbangnis sebesar Rp1.830.000.000, yang tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan dokumen POK dan dokumen uang muka kegiatan lainnya, diketahui terdapat pencairan uang muka diluar POK berupa uang muka modal usaha Pusbangnis sebesar Rp1.700.000.000, dan uang muka kegiatan yang tidak ada dalam POK namun terealisasi sebagai belanja sebesar Rp130.000.000, atau seluruhnya sebesar Rp1.830.000.000.

Atas uang muka yang tidak terdapat dalam POK sebesar Rp1.700.000.000, diantaranya sebesar Rp1.160.000.000, digunakan untuk kerjasama investasi dengan PT. LH. sesuai Nota Kesepakatan Bersama antara Pusbangnis dengan Asosiasi Hijrah Nomor D02-UIN/HIJRAHGROUP/VII-2019 tanggal 12 Juli 2019.

Yang sepakat mengikatkan diri dalam pengembangan bisnis UINSU. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut. Selanjutnya ditandatangani surat perjanjian kerjasama antara UINSU dan PT. LH. Pusbangnis melakukan investasi sebesar Rp1.160.000.000, kepada PT. LH. Pembayaran investasi tersebut dilakukan secara tunai dengan melampirkan dua lembar kuitansi biasa sebesar Rp870.000.000, pada tanggal 12 Maret 2020 dan sebesar Rp290.000.000, tanggal 25 Februari 2020.

Pembayaran tidak melalui mekanisme Transfer Account To Account. Keterangan staf Pusbangnis diketahui bahwa kuitansi biasa dengan total sebesar Rp1.160.000.000, tersebut ditulis oleh Staf Pusbangnis atas perintah SAR selaku Kepala Pusbangnis TA2020. Berdasarkan hasil Tracking ke lokasi tempat usaha PT. LH diketahui bahwa PT. LH tidak lagi beroperasi di alamat Jln Ring Road No.34.

Alamat tersebut telah ditempati oleh Perusahaan lain yang tidak berhubungan dengan AH Grup/LH. Selain itu, berdasarkan penelusuran lebih lanjut atas data pada Direktorat Jenderal PHU diketahui bahwa PT. LH Travel tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dari Kementerian Agama, hingga tahun 2022.

Sumber lain menyebutkan rektor membeli lahan seluas 100 Ha dilakukan oleh rektor berinisial Prof Dr HS. Dengan harga pembelian lahan 100 ha tersebut juga sangat fantastis mencapai Rp35 Miliar. Sementara itu, Kades Sena mengungkapkan memang ada pihak UIN Sumut membeli lahan namun sampai saat ini belum ada koordinasi dengan pihak Kelompok Tani yang sudah lama menggarap lahan ini.

Baca juga : Kapolsek Siak Hulu Tinjau Vaksinasi Anak SDN 024 Tanah Merah

Konon pengalihan lahan Eks HGU ini ke UIN menguras anggaran sebesar Rp40 miliar. Padahal, 5 Juni 2020 BPN Deliserdang bersama Polsek Batangkuis, Camat Batangkuis, Danramil dan Kades Sena dan petinggi UIN memacak plang sebagai informasi kepada masyarakat. Bahwa areal dimaksud sudah sah sebagai lahan kampus UIN. Ironisnya, lahan yang direncanakan bagi pembangunan Kampus V itu hingga kini tidak sepi dari aktivitas manusia. (KRO/RD/TIM)