Wali Murid Kesal, Kepala SDN 097811 Timba’an Kutip Uang Perpisahan Rp445 Ribu/Siswa

39

RADARINDO.co.id – Simalungun : Menjelang berakhirnya tahun ajaran 2023/2024, kembali diingatkan agar pihak sekolah tidak lagi menarik pungutan uang perpisahan. Pasalnya, kegiatan perpisahan siswa bukan bagian dari rangkaian kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sehingga, sekolah dan komite tidak boleh menarik pungutan uang kepada peserta didik maupun orangtua/wali.

Baca juga : Viral, Oknum Pejabat Kemenhub Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci

Mirisnya, meski sudah sering diingatkan agar tidak melakukan kutipan atau maladministrasi terhadap siswa-siswanya, namun Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 097811 Desa/Nagori Timba,an, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, sepertinya tak mengindahkan hal tersebut.

Menurut keterangan beberapa orangtua murid yang enggan disebutkan namanya, oknum Kepala SDN 097811 Timba’an berinisial RN telah melakukan kutipan atau pungutan sebesar Rp445.000/siswa dengan modus untuk biaya tamasya perpisahan sekolah dan biaya pengambilan Ijazah.

“Selaku orangtua, kami sebenarnya merasa sangat keberatan dengan kutipan sebesar itu. Apalagi kalau orangtua yang mempunyai 2 orang anak kelas Vl, berarti kan harus bayar Rp 445.000 x 2 orang. Sementara penghasilan kami cuma mencari sapu lidi untuk menyambung hidup sehari-hari,” ungkap seorang wali murid, Sabtu (18/05/2024).

Menurut para wali murid, selain merasa keberatan dengan besarnya kutipan dari pihak sekolah, mereka juga merasa shock melihat viralnya kecelakaan studi tour sekolah di daerah Depok yang menewaskan 11 orang.

“Kami makin takut setelah mengetahui kecelakaan study tour di Depok itu, apalagi kami diberitahu bahwa ikut atau tidak, kami tetap harus membayar. Kebanyakan orangtua hanya berani bicara dibelakang, karena takut dipersulit saat pengambilan ijazah nanti,” kata beberapa wali murid.

Kepala SDN 097811 diduga menentang dasar acuan satuan pendidikan tingkat dasar (SD dan SMP) untuk tidak melakukan pungutan serta Permendikbud RI No. 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan.

Baca juga : Pj Bupati Nizhamul Hadiri Batu Bara Bangkit Fashion Week

Dalam Pasal 9 ayat (1) Permendikbud nomor 44 tahun 2012 tersebut menyebutkan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Kemudian pada Pasal 181 huruf d PP No. 17 Tahun 2010 menyebutkan, pendidik dan tenaga kependidikan, baik perorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Korwil Pendidikan Kecamatan Bandar, Pangaribuan, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya telah berulangkali mengingatkan pihak sekolah untuk tidak melakukan pungutan.

“Saya sudah berulang kali mengingatkan dan menjelaskan kepada para Kepsek dan para pengajar, untuk jangan berani mengambil kutipan kepada siswa dalam bentuk apapun. Apabila masih ada yang melanggar, terima sendiri akibatnya, dan pasti akan ditindak,” tegasnya.

Sementara, Kepala SDN 097811 Desa/Nagori Timba,an, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, berinisial RN, hingga berita ini dipublikasikan belum dapat dikonfirmasi terkait pungutan tersebut. (KRO/RD)