Walikota Sidimpuan Ikuti Rakormas TPAKD

75

RADARINDO.co.id-Psp: Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution SH mengikuti Rakornas TPAKD secara virtual yang di dampingi oleh Asisten Bidang Perekonomian, Asisten Bidang Umum, Kepala BPKAD, Kaban Bappelitbang, Kadis Perdagangan, Kadis Pendidikan serta Kabag Perekonomi Setda Kota Padangsidimpuan di Aula Kantor Walikota Padangsidimpuan, Kamis (16/12/2021)

Rakornas TPAKD Merupakan Pertemuan TPAKD tingkat nasional yang melibatkan Seluruh TPAKD baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka perluasan akses keuangan di daerah.

Baca juga : TP PKK Pakpak Bharat Selenggarakan Pelatihan Personality Development Seni Komunikasi

Pertemuan ini merupakan bagian dari proses mekanisme koordinasi TPAKD, yang dilaksanakan setahun sekali di tingkat nasional guna memberikan arahan kebijakan dan strategi dalam pengembangan TPAKD ke depan.

Sejak tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  Bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menginisiasi Program Perluasan Akses Keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang Merupakan Forum Koordinasi antar Instansi dan Stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Dalam Rangka Memperkuat implementasi program TPAKD Secara Berkelanjutan, Serta Meningkatkan Sinergi dari Kementerian/lembaga dan Pimpinan Daerah dalam mendorong akses keuangan di daerah, OJK kembali menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD tahun 2021 Tahun ini, untuk Yang Kedua Kalinya Rakornas TPAKD diselenggarakan secara Virtual.

Baca juga : IKA SMA Persit Tunas Kartika 1 Angkatan 1983 Akan Gelar Reuni

Laporan dari Agus Fatoni selaku Plh Ditektur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Beliau mengatakan bahwa TPAKD lahir dari Inisiasi di awali dalam rangka yang membentuk tim yang penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mempercepat akses keuangan di daerah dan mendukung kemandirian daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatakan kesejahteraan masyarakat di daerah dalam mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 90% di tahun, 2024 sebagaimana telah di tetapkan oleh Presiden RI. (KRO/RD/HGC-Thoms)