Akan Undang Presiden RI, Forkom SP BUMN Matangkan Persiapan Seminar Nasional

RADARINDO.co.id – Jakarta : Forum Komunikasi Serikat Pekerja BUMN (Forkom SP BUMN) menggelar rapat koordinasi di Sekretariat FSPPB, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025). Rapat itu untuk mematangkan persiapan Seminar Nasional SP BUMN yang rencananya akan digelar di Hotel Bidakara pada 27 Oktober 2025 mendatang.

Baca juga: DPRK Pidie Anggarkan Dana untuk Rumahtangga Ketua

Seminar ini akan menghadirkan sejumlah narasumber penting dari DPR RI Komisi VI atau VII, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian BUMN, hingga Presidium GEKANAS. Agenda akan dikemas dalam satu sesi gabungan yang membahas isu ketenagakerjaan sekaligus dinamika strategis BUMN.

Presiden FSPP, H Edi Suryanto, menegaskan bahwa gaung besar acara akan semakin kuat jika Presiden Republik Indonesia berkenan hadir langsung.

“Undangan kepada Presiden RI akan menjadi bagian penting agar seminar ini tidak hanya berdampak di kalangan pekerja, tetapi juga mendapat perhatian nasional. Kehadiran Presiden akan mempertegas komitmen bahwa pekerja BUMN adalah pilar penting dalam pembangunan bangsa,” ujarnya.

Selain itu, seminar juga akan mengangkat isu strategis terkait purnatugas, dana pensiun, hingga pencegahan PHK dilingkungan BUMN.

FSPP mendorong agar serikat pekerja dapat berperan aktif dalam pengisian jabatan strategis seperti komisaris maupun satgas pencegahan PHK di Kementerian Ketenagakerjaan.

Hasil rapat menyepakati beberapa langkah tindaklanjut, diantaranya penerbitan surat undangan resmi kepada Presiden RI, ditandatangani oleh Presidium. ⁠Penegasan jadwal seminar pada 27 Oktober 2025, dengan tetap menyesuaikan agenda Presiden.

Baca juga: Tiga Perusahaan Migas di Aceh Diaudit

Kemudian, publikasi rilis resmi serta penyebaran flyer dan banner ke seluruh SP BUMN hingga tingkat daerah, serta penyiapan materi utama dan penanya terpilih untuk menjaga ketertiban forum.

Dengan semangat kebersamaan, Forkom SP BUMN berkomitmen menjadikan Seminar Nasional SP BUMN 2025 bukan hanya wadah diskusi, tetapi juga momentum penguatan posisi pekerja BUMN dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. (KRO/RD/red)