RADARINDO.co.id – Jakarta : Pemerintah Indonesia mengalolasikan dana yang sangat besar untuk menangani kemiskinan. Mirisnya, sebagian besar dana tersebut tidak dialokasikan tepat sasaran. Pasalnya, sebagian dana kadang hanya dihabiskan untuk urusan rapat saja.
Baca juga : Sekdaprov Sumut : Persiapan HPN 2023 Melebihi Target
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan kekesalannya saat mengetahui hal itu. Ia menyebut bahwa anggaran penanganan kemiskinan mencapai Rp 500 triliun, tetapi jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit.
Rendahnya efektivitas pengentasan program kemiskinan tersebut lantaran kementerian/lembaga (K/L) terkait sibuk melakukan studi banding. Selain itu, K/L terkait juga dinilai terlalu banyak melakukan rapat program kemiskinan di hotel ketimbang melakukan aksi nyata mengentaskan kemiskinan.
“Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan bapak Presiden (Jokowi) sehingga dampaknya kurang,” katanya dalam acara sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang jabatan fungsional di Jakarta, Jum’at (27/1/2023), melansir detik.
Baca juga : Nias Utara Diguncang Gempa Magnitudo 4,3
Oleh karena itu, Kemenpan RB mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan reformasi besar-besaran demi meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan, diantaranya memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran.
“Kalau tidak, kedepannya hal serupa akan berulang terus. Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan,” ucapnya.
Selain itu, Anas juga meminta kementerian dan lembaga tidak harus mengundang konsultan dengan melakukan rapat di hotel-hotel. Dia menjamin cara ini tidak mempengaruhi penilaian untuk mendapatkan alokasi anggaran. (KRO/RD/LP6)
