RADARINDO.co.id – Medan : Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memberikan penghargaan ke Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Keluarga Berencana (KB) Tahun Anggaran 2025.
Baca juga : Bank Sumut-Pemko Medan Luncurkan QRESTO, Pajak Horeka Langsung Masuk Kas Daerah
Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) dan Pemkab Samosir dalam ajang apresiasi yang digelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Madina berhasil meraih Juara 1 Nasional kategori Pagu Besar, sementara Pemkab Samosir meraih Juara 1 Nasional kategori Pagu Kecil.
Penghargaan ini menjadi indikator penting atas efektivitas daerah dalam mengelola anggaran KB, sekaligus memastikan program yang dijalankan benar-benar menyentuh masyarakat.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut, Dr. Fatmawati, ST., M.Eng, menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan bagian dari upaya mendorong kinerja daerah dalam mengelola DAK Subbidang KB.
Menurutnya, DAK KB bersifat stimulan atau pemicu agar pemerintah daerah lebih optimal menjalankan program Bangga Kencana. “Ini diharapkan bisa men-trigger kabupaten/kota lain untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan implementasi program di lapangan,” ujarnya, Selasa (28/4/2026) di Aula Kantor BKKBN Sumut.
Ia menambahkan, setiap daerah memiliki tantangan berbeda, mulai dari tingginya angka stunting hingga rendahnya partisipasi KB. Karena itu, pendekatan yang dilakukan harus berbasis pemetaan masalah.
Fatmawati juga menyoroti pentingnya pelaporan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA), yang masih belum optimal di sejumlah daerah. “Pelaporan ini penting karena berkaitan dengan data keluarga risiko stunting. Jika data tidak masuk, maka intervensi tidak akan tepat sasaran,” jelasnya.
Dalam konteks percepatan penurunan stunting, BKKBN juga berperan melalui pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang terdiri dari kader KB, PKK, dan tenaga kesehatan.
Program ini turut terintegrasi dengan distribusi makanan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang kini telah berjalan di seluruh 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Baca juga : Walikota Tanjungbalai Buka Sosialisasi Solidaritas Ormas Provinsi Sumut
Sementara, Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utammi Nasution, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen daerah.
Menurutnya, keberhasilan program KB di Madina tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti arahan pusat sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Sedangkan, Asisten II Pemkab Samosir, Hotraja Sitanggang, menyebut bahwa penghargaan yang diraih menjadi pemacu semangat bagi seluruh perangkat daerah. Dengan alokasi anggaran yang relatif kecil, Samosir mampu mencatat realisasi lebih dari 95 persen dari total sekitar Rp3 miliar. (KRO/RD/Agung)
