RADARINDO.co.id – Tapsel : Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Dolly Pasaribu, menegaskan akan maksimalkan target penurunan angka stunting di Tapsel, “Day by Day”, atau pemantauan riwayat hari demi hari untuk mendukung capaian nasional.
Sedangkan angka kemiskinan ekstrem tahun 2022, mengalami penurunan yang signifikan dari 2,49% menjadi 0,26% atau 7.073 jiwa menjadi 743 jiwa. Dimana angka kemiskinan Tapsel pada tahun 2022 turun dari 8,80 menjadi 8,07.
Baca juga : Bupati Harapkan Satpol PP, Satlinmas dan Damkar Asahan Perkuat Integritas
Hal itu disampaikan Bupati Tapsel saat memberikan paparan materi dengan Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Muhadjir Effendy bersama Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi pada pertemuan secara virtual dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumut di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, Selasa (07/3/2023) lalu.
Lebih lanjut Dolly mengatakan bahwa Pemkab Tapsel dan seluruh pemangku kepentingan bersama mengambil peran sebagai Bapak Asuh dan juga terus gencar turun kelapangan untuk mendata serta memberi sosialisasi akan pentingnya PHBS serta pentingnya 1000 hari kehidupan dan sekaligus memonitor lokasi lopus, dengan melibatkan pendamping keluarga.
Sebelumnya Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah mengambil langkah-langkah dalam hal penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrem secara massif, sejak beberapa tahun terakhir.
Baca juga : Bupati Buka Festival Sinandong Asahan
Di antaranya penguatan kegiatan pemberian asupan makanan bergizi hingga program bantuan usaha, perbaikan rumah dan lainnya. Gubernur mengungkapkan, kondisi setelah berbagai upaya percepatan penuruan stunting oleh Pemprov, telah memperlihatkan adanya penurunan angka prevalensi sebesar 4,7%, dari 25,8% (2021) menjadi 21,1% hingga 2022, berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) 2022.
Sedangkan Menko PMK RI Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan kegiatan Roadshow Virtual untuk mendapatkan laporan terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Dalam hal ini, Sumut menjadi provinsi ke-14 selama 16 hari pelaksanaan, dimana ada sejumlah kabupaten yang menjadi sasaran. (KRO/RD/AMR)
