Sekda Padang Sidimpuan Ikuti Peluncuran Indikator MCP KPK Secara Virtual

83 views

RADARINDO.co.id – Psp : Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Sidimpuan, H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, mengikuti rakor pimpinan kementrian/lembaga program pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran indikator MCP KPK 2023 secara virtual dari ruang rapat Setda Kota Padang SidImpuan, Selasa (21/3/2023).

Baca juga : Sambut Ramadhan, Ketua PITI Sumut Ajak Warga Punggahan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Didik Agung Widjanarko, menyampaikan bahwa koordinasi dan kolaborasi antar lembaga dan instansi diharapkan terus berjalan, agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di daerah, serta bebas dari praktik korupsi.

Didik mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, komitmen menciptakan perbaikan birokrasi perlu diwujudkan pada orientasi hasil. Sehingga tidak semata berorientasi pada prosedur, proses dan rutinitas monoton.


“Birokrasi harus mampu menjamin bahwa program-programnya memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjamin bahwa program itu terlaksana,” jelas Didik, di hadapan para kepala daerah yang hadir secara langsung maupun virtual.

Dijelaskannya, birokrasi yang efektif dapat tercipta dan tercapai jika memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu faktor keberhasilan untuk mewujudkan dan tata pemerintahan yang baik, adalah dukungan kepala daerah beserta jajaran perangkat daerah yang seiring dan sejalan dalam melaksanakan program pemberantasan korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi daerah diharapkan dapat dilakukan minimal pada delapan area, yakni perencanaan dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah, serta tata kelola desa.

Baca juga : Wawako Padang Sidimpuan Lepas Pawai Sambut Ramadhan

Pemberantasan korupsi daerah, kata dia, bertujuan mendorong pemerintah daerah melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga mencegah dan mampu menurunkan praktik korupsi.

Capaian perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah pada delapan area intervensi itu akan menghasilkan indeks pencegahan korupsi yang dapat dimonitor secara real time melalui Monitoring Center Prevention (MCP) yang dapat diakses melalui JAGA.id. (KRO/RD/thoms)