Bobby Nasution Sampaikan Nota Pengantar Ranperda Kota Medan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

82

RADARINDO.co.id – Medan : Rapat Paripurna penyampaian Nota Pengantar Walikota Medan terhadap Ranperda Kota Medan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada DPRD Kota Medan, Senin (11/7).

Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Pimpinan DPRD Kota, Hasyim SE, Wakil Pimpinan, Rajuddin Sagala, Bahrumsyah serta para anggota DPRD Kota Medan, Sekretaris Dewan dan staf Sekretariat DPRD Kota Medan.

Baca Juga👉🏻Wabup Buka Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah Yayasan Pendidikan Sinar Husni

Walikota Medan, Bobby Afif Nasution pada penyampaian nya mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan atas terselenggaranya rapat paripurna tersebut.

Disampaikan Bobby Nasution ini lagi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diatur bahwa setiap daerah memiliki hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk di bidang keuangan daerah.

Disisi lain masih kata Walikota Medan tersebut, mekanisme serta pedoman pengelolaan keuangan daerah selain diatur dengan peraturan pemerintah juga dalam prakteknya harus mengikuti ketentuan – ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Seperti peraturan perundangan lainnya seperti peraturan Menteri Keuangan, Undang- Undang APBN / APBD , Undang-Undang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan lainnya.

Sambung Walikota Medan ini lagi, disamping itu, perlunya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan keuangan daerah juga didorong oleh banyak nya dinamika dan permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sehingga memberikan dampak perlunya mengatur mekanisme pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing daerah termasuk kota Medan.

“Untuk mewujudkan tiga (3) pilar pokok pengelolaan keuangan daerah yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas keuangan daerah,”tuturnya.

Disebutkan lagi, Ranperda ini ruang lingkupnya mencakup pengaturan beberapa hal pokok yaitu: Perencanaan dan Penganggaran, mengatur tentang pelaksanaan dan penatausahaan, mengatur tentang laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Walikota Medan ini pun berharap Ranperda ini nantinya, Pemko Medan bersama dengan DPRD, mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang real.

Baca Juga👉🏻DPRD Medan Usulkan Dibentuk Ranperda Tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lasia

Diuraikan Walikota Medan lagi, isi Ranperda pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan kepada dewan yang terhormat.

Secara sistematis terdiri dari 16 Bab dan 230 pasal, yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah.

(KRO/RD/Ptr)