RADARINDO.co.id – Aceh : Anjloknya harga udang vanname di Aceh mengundang keprihatinan sejumlah pihak. Salah satunya, Politisi PDI Perjuangan asal Aceh, Masady Manggeng.
Para petambak udang vanname di Aceh mengalami kerugian besar sejak Agustus 2025. Hal itu terjadi akibat penghentian sementara ekspor udang beku Indonesia ke Amerika Serikat, yang membuat rantai pemasaran terganggu dan harga udang anjlok.
Baca juga: Peringati HUT ke-80 TNI AL, Lanal TBA Ziarah ke TMP
“Petambak di Aceh sudah berbulan-bulan panik. Salah satu pabrik besar di Medan tidak lagi menerima hasil panen mereka. Sementara hanya ada satu pabrik lain dengan kapasitas terbatas yang masih membeli,” katanya, Selasa (09/9/2025).
Berdasarkan keluhan petambak di daerah Barat Selatan Aceh, menurut Masady, situasi ini dimanfaatkan oleh agen-agen penampung udang segar di Medan, dengan menekan harga jauh di bawah standar.
Sedangkan harga di daerah lain lebih tinggi seperti daerah Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Situasi ini jelas membuat para petambak wilayah Aceh merasa di permainkan dan merugi hingga miliaran bahkan puluhan miliaran rupiah.
Masady Manggeng menawarkan sejumlah alternatif solusi yang dapat dilakukan pemerintah provinsi Aceh maupun pemerintah pusat, guna mengatasi hal tersebut.
Diantaranya, pemerintah dapat memberikan subsidi sementara atau menetapkan harga dasar udang untuk melindungi petambak dari kerugian. Membuka akses pasar alternatif di Asia, Timur Tengah, dan Eropa agar tidak bergantung pada Amerika Serikat sebagai tujuan ekspor utama.
Baca juga: PN Jember Disorot, Sidang Dugaan Pencabulan Terkesan Berbelit
“Kemudian, mendorong pendirian dan penguatan unit pengolahan hasil perikanan di Aceh, sehingga hasil tambak tidak harus seluruhnya dikirim ke luar daerah. Menyediakan kredit lunak atau bantuan modal kerja bagi petambak agar tetap bisa beroperasi di tengah fluktuasi harga,” terangnya.
Menurutnya, tanpa langkah-langkah strategis tersebut, potensi besar Aceh dalam industri budidaya udang bisa berubah menjadi beban, bukan lagi penopang ekonomi rakyat. (KRO/RD/AT)
