RADARINDO.co.id – Jakarta : Maraknya praktik pemborosan anggaran di pemerintah daerah se-Indonesia, menuai sorotan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dimana disebutnya, efisiensi belanja harus menjadi prioritas agar dana publik dapat dialihkan ke program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.
Baca juga: Prabowo Masuk Daftar Pengurus DPN HKTI Periode 2025-2030
“Kami sudah melakukan beberapa langkah jadi mohon nanti dikoreksi dan Master Plan Produktivitas Nasional ini juga akan menjadi guideline (pedoman) bagi kami, untuk lebih menyempurnakan langkah-langkah yang diberikan kepada pemerintah daerah,” ujar Tito dalam Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (07/10/2025).
Master Plan Produktivitas Nasional (MPPN) yang telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas bertujuan mendorong transformasi ekonomi Indonesia, agar keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan mampu bersaing di tingkat global.
Dokumen tersebut juga menjadi panduan peningkatan produktivitas nasional yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja layak, dan penguatan ketahanan sosial-ekonomi.
Tito menjelaskan, dalam konteks itu, efisiensi anggaran menjadi bagian penting untuk mendukung produktivitas di daerah. Ia menyebutkan, ada empat hingga lima arahan yang disampaikannya kepada pemerintah daerah, diantaranya soal efisiensi belanja.
“Tadi saya sempat diskusi, efisiensi belanja wajib dilakukan bukan sengaja jadi pemborosan. Banyak sekali pemborosan-pemborosan terjadi,” katanya.
Tito menilai, pos belanja pegawai yang bersifat wajib memang harus dibayarkan. Namun, banyak belanja birokrasi dan operasional yang justru menjadi sumber inefisiensi.
“Kalau belanja pegawai aman, masih harus dibayar. Tapi belanja birokrasi, belanja operasional pegawai kan banyak sekali juga terjadi pemborosan. Rapat-rapat yang tidak penting cukup dua kali, dibuat 10 kali. Kemudian juga perjalanan dinas ya mungkin cukup 4 kali dibuat mungkin 20 kali,” ujarnya.
Baca juga: Ajak 15 Istri dan 100 Pelayan Liburan ke UEA, Raja Afrika Tuai Kritikan
Ia juga menyoroti biaya perawatan dan pemeliharaan yang kerap dinaikkan tanpa dasar kebutuhan yang jelas.
“Biaya untuk perawatan dan pemeliharaan yang sebetulnya cukup terbatas ini kemudian dinaikkan dan sebagainya. Ini mau terjadi pemborosan-pemborosan kami,” tambah Tito. (KRO/RD/cnbc)
