RADARINDO.co.id – Bengkulu : Pelindo terancam digugat masyarakat Pulau Enggano, Bengkulu, lantaran dirugikan miliaran rupiah per bulan secara materi dan imaterial akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai sejak beberapa bulan terakhir.
Hal ini dikatakan perwakilan masyarakat Enggano, Herwin Kauno, saat audiensi dengan Plt Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di kantor Gubernur Bengkulu, Senin (05/5/2025).
Baca juga: Keuntungan Pelaku Pengoplos LPG Subsidi di Karawang Capai Rp1,2 Miliar
Menurut Herwin Kauno, kondisi warga Enggano saat ini cukup memprihatinkan. Selain terisolasi, mereka mulai kesulitan mendapatkan bahan makanan, karena sejak beberapa bulan layanan pelayaran terhambat. Akibatnya, hasil bumi seperti pisang, melinjo, dan ikan tidak bisa dijual ke luar pulau.
“Saat ini, kondisi warga Enggano mulai kesulitan mendapatkan bahan makanan lain, karena kapal tidak ada yang datang lagi. Bahkan hasil panen pisang tidak bisa dijual keluar pulau dan akhirnya dibuang ke laut,” jelas Herwin.
Atas kondisi ini, mereka akan menuntut ganti rugi ke Pelindo. Dimana, dalam satu bulan saja, kerugian yang dialami masyarakat Pulau Enggano, mencapai miliaran rupiah.
“Jika satu kilo pisang dihargai Rp5.000, maka dalam satu bulan ada Rp5 miliar yang hilang karena pendangkalan alur. Kami akan menuntut ganti rugi pada Pelindo,” tegas Herwin.
Dikatakannya, selain pisang sebagai salah satu produk hasil pertanian, Enggano juga penghasil ikan dan emping melinjo. Namun, sejak terjadi pendangkalan, hasil panen komoditas tersebut tidak bisa terjual ke luar pulau.
“Kami akan hitung-hitung kembali berapa kerugian yang disebabkan lambannya pengerukan alur yang dilakukan pihak Pelindo,” jelas Herwin.
Sedangkan, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, akan menindaklanjuti keluhan warga Enggano serta terus berkoordinasi dengan Pelindo.
Baca juga: Nicke Widyawati Dipanggil Kejagung Terkait Kasus Tata Kelola Minyak Mentah
“Pemda Provinsi terus melakukan upaya agar persoalan alur bisa teratasi. Bahkan, gubernur telah melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Pelindo di Jakarta dan meminta Kemenhub mengalihkan pengelolaan alur ke Pemda Provinsi,” kata Herwan. (KRO/RD/Komp)
