RADARINDO.co.id – Banda Aceh : Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, membuka rapat kerja Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh Tahun 2025 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (10/9/2025) lalu.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Aceh, Marlina Muzakir, Ketua Staf Ahli TP-PKK Aceh, Mukarramah Fadhlullah, Ketua DWP Aceh, Malahayati M. Nasir, Ketua DPRA, Ketua Bhayangkari, para Ketua DWP SKPA dan Biro, serta jajaran pengurus DWP kabupaten/kota se-Aceh.
Baca juga: Lakukan Sidak, Wabup Aceh Singkil Temukan Sejumlah ASN dan PPPK Tak Kerja
Dalam sambutannya, M. Nasir, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Diharapkan, rapat kerja ini mampu melahirkan rekomendasi dan program kerja yang selaras dengan fokus Pemerintah Aceh.
Sehingga lanjutnya, setiap kegiatan yang akan dijalankan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendapat dukungan optimal dari pemerintah.
“Program kerja yang akan direkomendasikan harus didiskusikan sedetail mungkin agar selaras dengan fokus pemerintah daerah sehingga dapat langsung menjawab kebutuhan masyarakat saat ini,” ujar Nasir.
Menurutnya, rapat kerja yang mengusung tema “Penguatan Peran Ketua dan Anggota DWP SKPA dan Kabupaten/Kota Melalui Program Kerja yang Kolaboratif” ini, sangat relevan dengan tantangan pada saat ini.
Ia menilai, kekuatan DWP terletak pada kemampuan bekerjasama. Dengan kolaborasi yang baik, DWP akan semakin berkembang dan menghasilkan program kerja lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DWP Aceh, menyoroti pentingnya peran organisasi, khususnya DWP Aceh dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Penyaluran Insentif Guru Puluhan Miliar di Aceh “Macet”
Disebutkannya, DWP memiliki posisi strategis karena selain menjadi wadah partisipasi, DWP juga berfungsi sebagai penghubung antara aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah.
Malahayati berpesan kepada para Ketua DWP kabupaten/kota se-Aceh yang baru dikukuhkan agar dapat menjalankan amanah dengan baik serta berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan daerah. (KRO/RD/Ajn)
