RADARINDO.co.id – Bogor : Sebuah video yang memperlihatkan Kepala Bidang (Kabid) Lalulintas dan Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, menangis, viral di media sosial.
Dadang Kosasih menangis terisak-isak setelah dirinya dituding terlibat dalam kasus pungutan liar (pungli) terhadap sopir angkutan kota (angkot). Dimana, sejumlah sopir angkot mengeluh, jatah kompensasi yang merupakan progran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dipotong oleh oknum Dishub.
Baca juga: Plt Camat Nibung Hangus Ditangkap Kasus Narkoba
Dalam keluhannya, para sopir angkot mengaku jatah kompensasi dipotong hingga Rp200 ribu oleh pihak Dishub. Semestinya, para sopir angkot di jalur puncak Bogor mendapatkan kompensasi senilai Rp1,5 juta dengan rincian Rp1 juta uang tunai, dan Rp500 ribu berupa sembako.
Namun, seorang sopir angkot bernama Emen, mengatakan bahwa dia sudah menjadi korban pemotongan dana kompensasi itu. Tak pelak, isu pungli uang kompensasi sopir angkot ini sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Karena nama Dadang Kosasih sempat disebut-sebut, ia pun menangis. Momen dirinya menangis itu justru diunggah Dedi Mulyadi di akun Instagram miliknya, Minggu (06/4/2025). Sontak, video tersebut ramai dikomentari warganet.
Apalagi saat Dadang Kosasih menangis, ia terlihat masih menggunakan seragam dinas. Dadang Kosasih tampak beberapa kali menyeka air matanya. Namun, soal tudingan pungli sopir angkot itu, Dadang Kosasih tak mengakuinya.
“Pokoknya layani masyarakat. Ternyata jawabannya, Allah kasih jawaban melalui Pak Gubernur,” ujar Dadang sambil menangis, melansir tribunmedan, Selasa (08/4/2025).
Dadang Kosasih mengatakan, uang tersebut awalnya diberikan secara sukarela oleh para sopir kepada Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU). Dadang menyebut sopir angkot tidak pernah dipaksa menyerahkan uang tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa simpang siur informasi yang menyebut adanya keterlibatan Dishub atau Organda dalam pemotongan dana kompensasi tidak benar. Menurutnya, munculnya isu itu disebabkan oleh miskomunikasi antara berbagai pihak yang terlibat.
Baca juga: Warga Kelurahan Rengas Pulau Gelar Halal Bi Halal
“Terkait informasi yang di luar yang simpang siur, dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kenderaan, kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan kemarin ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena miskomunikasi,” jelasnya. (KRO/RD/Trb)
 Lalulintas dan Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Dadang){kind=link}