RADARINDO.co.id – Jakarta : Mahkamah Konstitusi (MK) melarang Wakil Menteri (Wamen) untuk merangkap jabatan. Keputusan tersebut tertuang dalam nomor 128/PUU-XXIII/2025.
MK memberi waktu bagi pemerintah selama dua tahun untuk melakukan penyesuaian terhadap putusan tersebut.
“Dasar pertimbangan itu pulalah yang menjadi alasan kebutuhan pengangkatan wakil menteri pada kementerian tertentu, sehingga dengan sendirinya jabatan wakil menteri tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagaimana maksud norma Pasal 23 UU 39/2008,” ujar Hakim MK, Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan putusan, dikutip, Jum’at (29/8/2025).
Baca juga: Ojol yang Terlindas Rantis Brimob Diminta Dirawat Hingga Sembuh
Untuk diketahui, sejumlah Wakil Menteri sempat menjadi sorotan karena merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Hal tersebut pernah disinggung oleh Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, beberapa tahun lalu yang mengkritik bahwa kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir pada jabatan Komisaris BUMN kurang tepat.
Menurut Mufti, fungsi wakil menteri salah satunya mengawasi kinerja perusahaan BUMN. Hanya saja fungsi juga dimiliki oleh para komisaris utama di perusahaan BUMN. Tercatat, ada 32 Wakil Menteri yang menjabat sebagai komisaris BUMN, berikut daftarnya.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono selaku Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha selaku Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo selaku Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan selaku Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim selaku Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT PLN (Persero).
Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT PLN (Persero), Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero), Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero).
Wakil Menteri Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana.
Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler.
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk.
Baca juga: Diamputasi Akibat Diabetes, Sagiman Butuh Kaki Palsu
Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan – Komisaris di PT Citilink Indonesia, Wamenpora Taufik Hidayat – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno – Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS).
Wamenkop Ferry Juliantono – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
Wakil Menteri HAM Mugiyanto – Komisaris Utama PT InJourney Aviation Services, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto – Komisaris PT PLN (Persero), serta Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej – Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (KRO/RD/cnbc)
