RADARINDO.co.id – Aceh : Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengumpulkan kepala daerah se-Provinsi Aceh untuk mengikuti rapat kerja tahun 2025 di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Senin (08/9/2025).
Selan para Bupati dan Walikota se-Aceh, rapat tersebut juga turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekda Aceh M Nasir, para asisten, staf ahli, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), kepala biro di lingkungan Setda Aceh, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, hingga Kepala BPS Aceh.
Baca juga: Ribuan Warga Binaan Rutan Kelas I Medan Ikuti Peringatan Maulid Nabi
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan wadah penting untuk konsolidasi dan sinergi, agar program pembangunan di seluruh daerah dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pertemuan ini adalah momentum untuk memperkuat koordinasi. Setiap langkah pembangunan harus benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” ujar Mualem.
Gubernur menegaskan sejumlah arahan penting dalam raker tersebut. Mualem mengingatkan pentingnya pengendalian inflasi di Aceh, dimana per Agustus 2025 tercatat 3,70 persen, dengan angka tertinggi di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 5,20 persen dan terendah di Kota Banda Aceh sebesar 2,34 persen.
Mualem juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi gampong melalui operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang telah dibentuk di seluruh gampong di Aceh.
“Pemerintah kabupaten/kota diminta segera mendorong peran koperasi ini agar dapat menjadi penggerak ekonomi desa,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Mualem juga menyinggung soal program makan bergizi gratis. Ia meminta agar dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sudah terbentuk berjalan secara berkelanjutan dan disinergikan dengan program KDMP, sehingga manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat.
Baca juga: PT RAM Diduga Terlibat Korporasi Kasus Asabri Rp22 Triliun
Pembahasan lainnya adalah terkait pengembangan sekolah rakyat. Pemerintah daerah didorong mempercepat renovasi dan pembangunan sekolah rakyat sebagai bentuk pendidikan nonformal di wilayah dengan akses terbatas.
“Program ini, harus dijalankan secara transparan, tepat sasaran, dan menyentuh anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” tegasnya. (KRO/RD/Trb)
