RADARINDO.co.id – Tanjungbalai : Pemerintah Kota Tanjungbalai dipimpin Plh Walikota, Muhammad Fadly Abdina menindaklanjuti keluhan masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan LPG ukuran 3 Kg.
Plh Walikota langsung turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan pangkalan yang ada di Kota Tanjungbalai, Selasa (02/6/2026).
Baca juga: Sukses Bongkar Kasus Narkoba, Wakil Ketua DPRD Tanjungbalai Apresiasi Kinerja Kapolres
Turut mendampingi, Asisten Ekbang Tajul Abrar Ritonga, Kadis dagper Wiwi Fitria, Kadishub Elvandia, Kabag Perekonomian Rini Diana, Camat Datuk Bandar Syamsul Efendi, serta Camat Teluk Nibung Darmansyah Merta Wijaya.
Pemantauan dilakukan secara langsung di beberapa titik SPBE di wilayah Kota Tanjungbalai diantaranya PT. Tomimaru Gasindo, PT. Anugerah Tetap Jaga, dan PT. Selina Jaya Sempurna.
Plh Walikota Muhammad Fadly Abdina mengatakan, sidak dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk memastikan akar masalah kelangkaan LPG 3 Kg ditengah masyarakat. Hal ini juga bagian dari Pemko Tanjungbalai dalam mengecek langsung kondisi dilapangan dan penyebab terjadinya kelangkaan.
“Kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa gas LPG khususnya ukuran 3 Kg mengalami kelangkaan, kemudian ada kenaikan harga yang cukup signifikan. Sehingga, kami melakukan kunjungan langsung ke SPBE nya, dan melihat permasalah yang terjadi,” ujarnya.
Kelangkaan gas subsidi ukuran tabung tiga kilogram sempat membuat masyarakat Kota Tanjungbalai heran dan kebingungan. Bahkan, ada disejumlah kios-kios yang masih memiliki stok pasokan LPGnya menjual dengan harga tinggi.
Baca juga: Warga Resah, Rutan Labuhan Deli Bau Kotoran Manusia
Dari sidak tersebut, Plh Walikota Tanjungbalai mengatakan bahwa tidak ada ditemukan permasalahan penyaluran maupun harga.
Fadly menghimbau kepada agen agar menyampaikan data Pangkalan LPG yang aktif sehingga memudahkan tim untuk melakukan monitoring dilapangan
“Kami belum tau apa masalah dibawah, jangan sampai ada oknum-oknum yang mendeskriditkan program pemerintah, mendeskriditkan kerja-kerja dari Pertamina dan melakukan tindakan yang melawan hukum,” katanya. (KRO/RD/HAM)
