RADARINDO.co.id – Tanjungbalai : Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menggelar Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Kota Tanjungbalai, Senin (01/6/2026) pagi.
Saat memimpin upacara tersebut, Plh Walikota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, tampak mengenakan busana teluk belanga. Tahun ini, Hari Lahir Pancasila mengusung tema nasional “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.
Baca juga: Plh Walikota Tanjungbalai Ikuti Donor Darah Peringatan Hari Tri Suci Waisak
Upacara dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjungbalai, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD, Camat, Lurah, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Tanjungbalai, Kepala Lingkungan, serta undangan lainnya.
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Plh Walikota Tanjungbalai menyampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai dasar bangsa.
“Tema tahun ini merupakan pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Pancasila adalah bintang penuntun dan jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global,” ucap Plh Walikota.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Indonesia terus berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945, antara lain melalui pengiriman pasukan perdamaian PBB serta konsisten menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih mengalami penjajahan.
Baca juga: Salah Satu Guru SDN 233 Simpang Duhu Lombang ‘Malas Ngajar’, Orangtua Murid Ngeluh
Kepala BPIP RI juga mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terus diwujudkan dalam tindakan nyata.
Kepada para Menteri, Kepala Daerah, dan seluruh pemangku kebijakan, disampaikan pesan agar setiap kebijakan publik senantiasa berlandaskan nilai-nilai Pancasila, menjunjung keadilan sosial, melindungi kelompok rentan, serta menolak segala bentuk intoleransi dan radikalisme. (KRO/RD/HAM)
