Dirut PT. KPBN Tersangka Rugikan Negara Rp571, 8 Miliar Aliran Dana Lainya Akan Diusut

75

RADARINDO.co.id-Jakarta : Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat layak mendapat attensi dari Kepala Kejaksaan Agung cungan jempol, setelah berhasil membongkar borok PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN) dan menetapkan tersangka mantan Direktur Utama PT. KPBN Edward Didie kasus korupsi transaksi pembelian gula merugikan negara sebesar Rp571.860.000.000.

Kejari Jakarta Pusat sukses menjalankan perintah undang undang dengan menetapkan Edward Dudie mantan Direktur Utama PT. KPBN sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi transaksi pembelian gula antara PT Kharisma Pemasaran Bersama dengan PT Agro Tani Nusantara periode tahun 2020 sampai dengan 2021.

Baca juga : Berkat UU Cipta Kerja, Ribuan Perusahaan Sawit Ilegal Diputihkan


Kajari Jakpus Safrianto Zuriat Putra mengatakan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara merupakan anak perusahaan BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, PTPN IV, PTPN V, dan PTPN XII.

Salah satu perbuatan melawan hukum sehingga mantan Dirut PT. KPBN Edward Dudie menjadikan tersangka diantaranya ia tidak menerapkan Good Corporate Governance dalam Trading Gula Kristal Putih (GKP). Sehingga terjadi dugaan tindak pidana korupsi transaksi pembelian gula antara PT KPBN dengan PT ATN periode tahun 2020 sampai dengan 2021, ujar Safrianto, Selasa (21/11/2023).

Selain menetapkan mantan Dirut PT. KPBN penyidik juga menetapkan DIA selaku Kabag Pengembangan Bisnis Teh PT KPBN sebagai tersangka lantaran diduga tidak melakukan verfikasi keberadaan, fisik, dan volume GKP dalam perkara.

“Perbuatan tersangka ES dan DIA bersama-sama dengan para tersangka lainnya yang sudah dilakukan penahanan sebelumnya yaitu RA, HS, dan HRJ yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp571.860.000.000,” ucap Kepala Kejari Jakpus.

Tersangka ES dan DIA disangka melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, Pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, dan Pasal 15 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-08/MBU/ 12/2019 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara.

“Terhadap tersangka ES dan DIA dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan 10 Desember 2023. ES di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba Jakarta Pusat, dan DIA di Rumah Tahanan Klas I Salemba Jakarta Pusat,” sebut Safrianto.

Kasus rekayasa jual beli gula pada anak perusahaan PTPN yakni PT. KPBN yang mengakibatkan negera menderita kerugian sebesar Rp570 miliar, sempat viral.

Sumber layak dipercaya mengatakan
aliran dana PT. KPBN diduga sarat rekayasa dan manipulasi sehingga layak diusut tuntas, guna melakukan pengembangan kasus kasus gula.

Termasuk memori dalam catatan utang piutang yang sudah masuk dalam rekaman jejak PT. KPBN penggabungan Holding Perkebunan beberapa PTPN menjadi Sub Holding dibulan November 2023 akan menjadi catatan finansial yang melekat. Serta tidak menghilangkan atau pemutihan laporan tahun mundur.

Catatan finansial termasuk utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang tidak sertamerta diputihkan. PT. KPBN sebagai anak perusahaan Holding Perkebunan Nusantara yang diberi kepercayaan dalam bidang, imbal jasa seperti CPO, PKO, PKM, Karet, teh, beras, gula, penyewaan tangki timbun, jasa logistik dan perkiraan harga CPO, dituding sarat KKN.

Penjualan kelapa sawit dan teh telah melakukan Rebranding dengan nama Indonesia Econom (Inacom) sejak 23 Mei 2019. Dimana penjualan Komoditas kelapa sawit dan teh dilakukan melalui sistem tender dan Bid Offer, mau pun Long Term Contract (LTC) yang mengacu pada formula harga sesuai Term of Regulation (TOR) tata cara dan ketentuan penjualan Komoditas perkebunan di PT.PKBN.

Sumber mengatakan Aparat Penegak Hukum disarankan mengusut kembali laporan keuangan diduga rekayasa PT. KPBN diantaranya penjualan CPO milik PTPN4 melalui KPBN yang tersertifikasi RSPO pada bulan Januari sampai Desember 2022 sebanyak 189.675.370 ton (harga Rp112 per kg) atau sebesar Rp21.161.453.630 dan PKO bulan Januari sampai Desember 2022 sebanyak 24.107.800 ton (harga Rp1093/ kg) atau sebesar Rp26.340.108.340.

Dimana PTPN4 sebagai pemili saham di PT. KPBN tahun 2022 sebesar Rp16,1 miliar dengan pencatatan laba Rp7,4 miliar atau 12,65%. Selain itu, terjadi penggabungan saham ditubuh manajemen PT. KPBN memborong saham yakni PT. SAN (16,152%) dan PT. ESW (12,65%).

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) yang sukses membongkar rekayasa transaksi gula di lingkungan anak perusahaan PTPN, yakni PT. KPBN dengan PT. ATN mendapat respon positif dari publik.

Keberhasilan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat membongkar rekayasa transaksi gula, sehingga negara menderita kerugian sebesar Rp570 miliar lebih yang sudah menetapkan mantan Direktur Utama PT. KPBN layak mendapat atensi dari Kepala Kejaksaan Agung.

Lebihlanjut sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan PT. KPBN merupakan anak perusahaan PTPN yang telah melakukan kerja sama pembelian gula dengan PT. ATN sejak 2020 hingga 2021. Hanya saja dalam pelaksanaannya, gula tidak pernah diserahkan kepada PT. KPBN. Untuk menutupi seolah-olah gula telah diserahkan kepada PT. KPBN digunakan skema roll-over, yaitu kontrak pertama selesai karena dibayar dengan kontrak kedua. Begitu seterusnya sampai dengan 12 kali kontrak.

Baca juga : Terpidana Korupsi Heli AW-101 Dijebloskan ke Lapas Sukamiskin

Modus tersebut konon dilakukan secara profesional, licin dan licik. Bahwa PT. KPBN tidak pernah melakukan verifikasi dan klarifikasi terkait ketersediaan jumlah dan kualitas barang, ketersediaan gudang, hingga teknis pengangkutan, ungkapnya.

Kepala Kejari Jakpus, Hari Wibowo, mengatakan PT. KPBN yang merupakan anak perusahaan PTPN yang telah melakukan kerja sama pembelian gula dengan PT. ATN sejak 2020 hingga 2021. Hanya saja dalam pelaksanaannya, gula tidak pernah diserahkan kepada PT. KPBN.

Rekayasa transaksi gula tersebut telah merugikan negara senilai Rp570 miliar lebih. Sebanyak tiga orang pun ditetapkan sebagai tersangka yakni HS selaku Direktur Utama PT. ATN, HRS selaku mantan Direktur Utama PT.ATS sekaligus Direktur Utama PT. CAT, dan RA selaku SEVP Operation PT. KPBN 2019-2021.

Aliran dana PT. KPBN kepada manajemen PTPN4 mencatat terdapat piutang KPBN tahun 2021 sebesar Rp398.942.000. Utang usaha tahun 2021 sebesar Rp2.854.297.456 dan tahun 2022 sebesar Rp1.598.150.624. Utang lain -lain tahun 2021 sebesar Rp10.010.145.674 dan tahun 2022 sebesar Rp9.151.805.843. Serta Serta liabilitas kontrak tahun 2021 sebesar Rp4.921.730.400 dan tahun 2022 sebesar Rp4.569.889.930.

Bahkan, terdapat aliran dana PTPN 3 menerima pendapatan dari kelompok usaha berdasarkan komoditas. Seluruh pendapatan untuk produk sawit, karet, gula, teh, dan gula tetes yang dilakukan PT. KPBN dan Holding Entitas anak perusahaan yang dibentuk oleh kelompok usaha.

Diantaranya adalah Produk kelapa sawit tahun 2021 sebesar Rp31.260.279.500.086 dan 2022 sebesar Rp32.732.126.643.063. Produk tanaman lainya tahun 2021 sebesarbRp9.856.569.303.419 dan 2023 sebesar Rp11.171.171.320.980.

Produk karet tahun 2021 sebesar Rp4. 849.584.278.922 dan tahun 2022 sebesar Rp4.139.258.055.860. Pendapatan lainnya tahun ini 2021 sebesar Rp7.603.228.683.036 dan 2022 sebesar Rp7.829.146.344.575.

“Total pendapatan tahun 2021 sebesar Rp53.569.661.765.461 dan tahun sebes6 2022 Rp55.863.302.364.478,” tuturnya.

Selain itu, terdapat aliran dana piutang PTPN2 kepada PT. SAN yang merupakan kepemilikan saham PT.KPBN tahun 2020 sebesar Rp5.974.404.823 dan tahun 2021 sebesar Rp3.865.422.912.

Sedangkan PTPN2 mencatat piutang ke PT.KPBN dalam bentuk jangka pendek tahun 2020 sebesar Rp11.041.634.697 dan tahun 2021 sebesar Rp4.165.145.783.

“Saya mencurigai realisasi aliran dana sejak tahun 2013. Untuk tidak menimbulkan fitnah maka PT. KPBN harus mau menjelaskan secara jujur dan transparan,” ungkap sumber tegas. (KRO/RD/TIM)