RADARINDO.co.id – Jakarta : Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak diminta segera mengevaluasi soal kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/9/2024), mengutip kompas.
Baca juga: KPK Akan Tindaklanjuti Dugaan Penyelewangan Pelaksanaan PON Aceh-Sumut
Untuk saat ini pihaknya masih menunggu laporan hasil evaluasi dari Ditjen Pajak. “Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan, pihaknya masih belum dapat mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut lantaran masih dilakukan pendalaman.
Baca juga: Polisi Buru Pelaku Aniaya Cungkil Bola Mata
Kabar kebocoran data ini diungkapkan oleh akun X Teguh Aprianto @secgron. Dia mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang menjual 6 juta data NIK dan NPWP. Data tersebut dijual di sebuah forum seharga 10.000 dollar AS atau setara Rp 153 juta (kurs Rp 15.300 per dollar AS). (KRO/RD/KOMP)
