RADARINDO.co.id – Banten : Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga, menegaskan perlunya revolusi teknologi dan mental dalam industri sawit nasional agar petani dan pelaku UMKM tidak terus berada di bawah bayang-bayang korporasi besar.
Hal itu ditegaskannya dalam Workshop Jurnalis Promosi UMKM Sawit bertajuk “Kolaborasi Media dan Pelaku UKM Sawit untuk Indonesia Emas 2045”, yang digelar di Serpong, Banten, Kamis (23/10/2025).
Baca juga: Dongkrak Ekonomi, Danantara Fokus “Bersih-bersih” BUMN
“Gen Z sekarang tidak suka istilah CPO karena ada kata crude mentah. Tapi kenapa hanya sawit disebut crude palm oil, sementara minyak lain seperti sunflower dan soybean oil tidak pernah disebut crude?. Istilah itu warisan kolonial Belanda, dan ini bahaya bagi persepsi industri kita,” ujarnya.
Menurut Sahat, istilah “crude” hanyalah satu dari sekian banyak persoalan mendasar yang menunjukkan industri sawit Indonesia masih tertinggal dalam penguasaan teknologi.
“Kita harus merevolusi industri ini. Teknologi pengolahan sawit sudah harus bergeser dari white process ke dry process yang lebih efisien dan rendah emisi karbon,” tegasnya.
Menurutnya, banyak negara luar memandang Indonesia sebagai negara yang kurang menarik bagi investor, terutama karena kondisi di lapangan yang masih semrawut dan penuh ketidaktertiban.
“Banyak negara luar mengatakan Indonesia payah, tidak ingin dimasuki investor karena kondisi lapangan yang sekarang, di mana satgas-satgas PKH mengambil hampir 1,5 juta hektare dan lain-lain,” ujarnya.
Saat ini lanjutnya, Indonesia sedang kembali ke titik nol dalam membenahi tata kelola industri sawit. Pasalnya, selama ini sektor sawit dinilai masih amburadul dan tidak tertib dalam pengelolaan lahan.
Sahat menilai, masa depan sawit Indonesia ke depan harus di tangan koperasi modern dan pelaku UMKM. “Mulai 2026, titik kemajuan sawit ada di UMKM dan koperasi. Tapi jangan koperasi gaya lama. Kelola dengan profesional, lepas dari konflik kepentingan petani,” ujarnya.
Ia menjelaskan, konsep koperasi sawit modern dengan teknologi dry process mampu mengubah petani dari sekadar objek menjadi subjek ekonomi.
“Dengan lahan 5.400 hektare, satu koperasi bisa menghasilkan 38 ribu ton minyak bernilai 15 dolar lebih tinggi dari CPO biasa. Petani bisa beli rumah, mobil, dan sekolahkan anak-anaknya. Ini bukan mimpi,” katanya optimistis.
Dalam kesempatan itu, Sahat juga menyoroti ketimpangan historis antara petani dan perusahaan besar. “Dari dulu perusahaan besar ambil kayu dari hutan, lalu tanam sawit di atas lahan itu. Petani hanya jadi penonton. Ini harus diubah. Petani jangan terus menjual TBS. Harus punya pabrik kecil, dekat dengan sumbernya, supaya distribusi efisien dan emisi rendah,” tukasnya.
Baca juga: Presiden Prabowo Apresiasi Satgas PKH Bentukan Kejagung
Ia juga menyinggung perlunya penegakan hukum dan sertifikasi lahan secara transparan agar petani bisa memperoleh sertifikasi berkelanjutan.
“ATR/BPN sekarang sedang kerja keras. Jangan bilang ‘lahan keterlanjuran’. Itu stupid statement. Media harus berani bicara kebenaran,” tegasnya. (KRO/RD/SI)
