KPK Sita Rp100 Miliar Kasus Korupsi Pengesahan RKAKL TA2016

61
KPK Sita Rp100 Miliar Kasus Korupsi Pengesahan RKAKL TA2016
KPK Sita Rp100 Miliar Kasus Korupsi Pengesahan RKAKL TA2016

RADARINDO.co.id – Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menyita uang Rp100 miliar terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan PT Merial Esa.

Yang merupakan tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi terkait pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dalam APBN-P pada 2016 untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Baca juga : Usut Tuntas Kasus Bansos Kelurahan Sudirejo II 

Tim penyidik telah menyita uang sekitar Rp100 miliar yang berada di beberapa rekening bank.Demikian dikatakan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (3/1/2022).

“Uang tersebut masih dalam penyitaan tim penyidik. Nantinya lembaga antirasuah akan menyerahkan uang itu ke kas negara sebagai bagian dari pemulihan keuangan negara”, cetus Ali Fikri.

Diketahui, tim penyidik telah merampungkan PT Merial Esa. PT Merial Esa diduga secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait proses pembahasan dan pengesahan anggaran dalam APBN‎-P tahun 2016 untuk Bakamla.

Komisaris PT Merial Esa Erwin Sya’af Arief, yang juga terjerat pada perkara tersebut diduga berkomunikasi dengan anggota Komisi I‎ DPR RI Fayakhun Andriadi agar mengupayakan proyek satelit monitoring di Bakamla masuk APBN-P 2016.

Erwin menjanjikan fee tambahan untuk Fayakhun Andriadi jika meloloskan permintaannya. Total komitmen fee dalam proyek ini, yaitu 7 persen dan 1 persen di antaranya untuk Fayakhun Andriadi.

Sebagai realisasi commitment fee, Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah memberikan uang kepada Fayakhun Andriadi sebesar USD911.480 atau setara sekitar Rp12 miliar.Uang itu dikirim secara bertahap sebanyak empat kali melalui rekening di Singapura dan Guang Zhou China.

Baca juga : Perselingkuhan Dengan Pembantu Terbongkar Gara-gara Kicauan Burung Beo Keparat 

PT Merial Esa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 ‎Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

Sejumlah kalangan aktivis mendukung kinerja KPK untuk mengusut tuntas korupsi pengesahan RKAKL bersumber APBN TA2016. (KRO/RD/LPN)