RADARINDO.co.id – Jakarta : Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Agus Fatoni, yang juga selaku Ketua PB PON XXI Wilayah Sumut menegaskan, pihaknya yakin pelaksanaan PON XXI di Sumut tidak ada meninggalkan hutang. Bahkan PB PON Sumut telah menyurati BPKP agar segera melakukan review soal penggunaan anggaran PON.
“Sumut Insya Allah, tak ada hutang. Untuk Aceh, nanti saya sebagai Dirjen Keuangan akan melakukan pendampingan. Nanti kami akan carikan solusi. Solusinya bisa diambil dari belanja tidak terduga atau BTT, atau kalau kurang bisa diambil dari kas yang ada,” ucap Fatoni saat bersilaturrahmi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, di Kantor Kemenpora, Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta, Jum’at (27/9/2024).
Baca juga: Warga Panik Ada Kebakaran, Pria Ini Malah Milih Curi Motor
Dalam kesempatan ini, Fatoni melaporkan bahwa selama pelaksanaan PON di Sumut semua berjalan lancar. Hal ini ditandai dengan tidak adanya jadwal pertandingan yang tertunda dan sejumlah venue di Sumut juga bisa digunakan saat pelaksanaan pertandingan.
“Kalau venue voli indoor itu hanya akses jalan di belakang namun begitu, hari itu juga langsung diperbaiki. Namun yang diviralkan saat yang masih becek, yang sudah diperbaiki tidak diviralkan. Lalu yang diviralkan adalah Stadion Utama,” jelas Fatoni.
Sebagian masyarakat beranggapan kalau stadion itu untuk bertanding, sehingga yang diketahui belum siap. Padahal stadion utama hanya untuk acara closing ceremony PON XXI, terangnya.
Kemudian terkait makanan atlet, Sumut telah menyiapkannya dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan mengikutsertakan ahli gizi, tim medis dan penyediaan ambulance di setiap hotel tempat atlet menginap.
Baca juga: Visi Misi Pasangan Syah Afandin-Tiorita Dambaan Masyarakat Langkat
Fatoni juga melaporkan terkait pelaksanaan closing ceremony PON XXI Aceh-Sumut yang diselenggarakan di Stadion Utama, Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang berlangsung meriah. Menurutnya, seluruh masyarakat sangat antusias melihat acara closing ceremony tersebut.
Terkait isu dugaan korupsi yang dituduhkan, sebagai penyelenggara tidak ingin dan tidak punya kesempatan untuk korupsi. Sebab semua ikut mengawasi, dari pusat ada Satgas, di daerah ada TNI dan Polri, Kejaksaan yang juga masuk dalam kepanitian. (KRO/RD)
