RADARINDO.co.id – Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara soal Presiden RI, Prabowo Subianto, akan melakukan “bersih-bersih” dilingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta mengejar oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari perusahaan plat merah tersebut.
“KPK mendukung penuh langkah presiden yang terus mendorong perbaikan tata kelola pada BUMN, salah satunya melalui pendekatan upaya pemberantasan korupsi,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (30/9/2025), mengutip kompas.
Baca juga: Kades Kohod Duduk di Kursi Pesakitan Kasus Pagar Laut Tangerang
Budi mengatakan, korupsi menjadi salah satu akar masalah yang mengakibatkan inefisiensi pada pelaksanaan bisnis di BUMN. Dia menyebut, KPK sudah mengungkap beberapa modus korupsi di sektor BUMN, kasus suap, gratifikasi, pengkondisian pengadaan barang dan jasa, serta kerugian keuangan negara.
“Dari upaya represif itu, KPK berharap dapat menjadi pemantik bagi BUMN untuk kemudian melakukan langkah-langkah preventif dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG),” tukasnya.
KPK melalui tugas pokok dan fungsi pencegahan juga menyediakan Panduan Cegah Korupsi (Pancek) bagi para pelaku usaha, sebagai salah satu pedoman dalam penerapan prinsip-prinsip bisnis yang berintegritas.
“Melalui penerapan bisnis yang berintegritas, niscaya BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan pelayanan publik, semakin efektif, efisien, dan memberikan sumbangsih optimal bagi penerimaan negara,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bakal mengirim Kejaksaan Agung (Kejagung) dan KPK untuk membersihkan perusahaan BUMN serta mengejar oknum internal yang mengambil keuntungan dari BUMN.
Menurut Prabowo, semua aset negara yang dikelola BUMN jika dikumpulkan nilainya mencapai 1.000 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp16.679.009.100.000.000 atau Rp 16.679 triliun (kurs rupiah Rp 16.667).
“Ternyata kaget banyak di antara kita tidak menduga kalau kita kumpulin semua aset negara nilainya lebih dari 1.000 miliar dollar (AS),” kata Prabowo, dalam pidatonya di acara puncak Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Baca juga: Anak BJ Habibie Kembali Dipanggil KPK Soal Kasus Bank BJB
Namun katanya, banyak birokrat yang pintar menyembunyikan aset tersebut. Bahkan, mereka terus mengambil keuntungan pribadi meskipun perusahaannya rugi.
“Tinggal manajemen saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang, nekat-nekat mereka itu, diberi kepercayaan negara, dia kira itu perusahaan nenek moyangnya,” tukas Prabowo. (KRO/RD/KMP)
