Rekomendasi DPRD Labusel Dinilai Jadi Bumerang Bagi Aparatur Pemerintahan Pemkab

112 views

RADARINDO.co.id-Labusel: Sebanyak 22 orang yang di angkat Bupati menjadi Pj. Kepala Desa (Kades) yang tersebar di 5 kecamatan se-kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) akhirnya sampai dan menjadi pembahasan DPRD.

Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah anggota DPRD dan unsur pimpinan dalam agenda mendengar penjelasan dari Para OPD Inspektorat dan Camat Se kabupaten Labuhanbatu Selatan pada, pada 10 Nopember 2022.

Baca juga : Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor Hadiri G20 di Bali

Hal ini terkait pengakatan Pj. Kades sebanyak 22 orang yang berasal dari golongan Fungsional akhirnya DPRD Labuhanbatu Selatan mengeluarkan Surat Rekomendasi yang di tujukan kepada kantor Kementrian terkait dan Bupati.


Di sebutkan dalam Rapat tersebut Ke 22 orang tersebut adalah dari golongan penjabat Fungsional di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berasal dari Tenaga Pendidikan dan Kesehatan.

Salah seorang unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, H. Zainal Harahap mengatakan telah melayangkan Surat Rekomendasi berdasarkan hasil keputusan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Baru -baru ini yang kami gelar selama 2 hari secara maraton bersama seluruh Camat se kabupaten Labuhanbatu Selatan dan para OPD yang terkait,” ujarnya.

“Karena kami mengagap akibat kebijakan dan keputusan yang di keluarkan Bupati mengakat 22 Pj Kepala Desa tersebut berasal dari Golongan Funsional dan berdampak kurang optimal dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa,” tegasnya.

Baca juga : Jumlah Wisman Masuk Ke Sumatera Utara Selama September 2022 Sabanyak 5.958 Kunjungan

Zainal, menambahkan, ada 3 Rekomendasi yang kami keluarkan saat ini pertama Rekom terkait Pengakatan 22 orang untuk PJ kades berasal dari Golongan Fungsional dari tenaga pendidikan san kesehatan.

Pemberhentian dan pengakatan perangkat Desa tanpa ada alasan dan kesalahan sesuai prosedur yang ada ,dan yang terakhir Rekomendasi tentang Anggaran Dana Desa (ADD)dan Dana Desa(DD) yang terindikasi dalam pengelolaan tidak optimal di sebabkan mendapat intervensi dari oknum tertentu.

Adapun Rekomendasi itu kami tujukan kepada beberapa kantor Kementrian terkait, kepada sejumlah instansi penegak hukum dan kepada Bupati, Inspektorat dan Pemdes, imbuhnya.(KRO/RD/NAS)