RADARINDO.co.id – Pesawaran : Belasan organisasi wartawan di Kabupaten Pesawaran, akan melakukan audiensi dengan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona. Hal tersebut dilakukan guna mempertanyakan sekaligus meminta penjelasannya, terkait legalitas dan fungsi pembangunan gedung balai wartawan (PWI) yang baru diresmikan pada Kamis, (12/10/2023) lalu.
Baca juga : Kapolresta Deli Serdang Hadiri Grand Final Kejurnas KSAL Cup GrastRack
Belasan organisasi wartawan yang telah sepakat melayangkan surat untuk audiensi dengan Bupati Pesawaran tersebut diantaranya, Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran (FKW-KP), Kowapi, FPII, IJKP, PPWI, KWRI, PWRI, AWPI, IWAPES, KWP, PJS dan Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Pesawaran.
Alasan para kuli tinta itu ingin bertemu Bupati Pesawaran adalah inging mempertanyakan bahwa sejak dilakukan peletakan batu pertama hingga peresmian gedung balai wartawan itu tidak melibatkan mereka.
”Kami sekitar 12 ketua/pengurus organisasi wartawan di Kabupaten Pesawaran telah sepakat untuk beraudiensi dengan Bupati, guna mempertanyakan terkait legalitas pembangunan gedung yang dibiayai dari APBD dan diatas lahan milik Pemkab Pesawaran tersebut,” ucap Ketua IWOI Pesawaran, Okvia Niza, Senin (16/10/2023).
Tak hanya itu lanjutnya, mereka juga ingin mempertanyakan fungsi dan peruntukan gedung tersebut yang dibuat hanya untuk para wartawan yang tergabung dalam organisasi PWI Pesawaran saja.
Sebab sambungnya, menurut mereka hal itu sangat bertolak belakang dan bisa memicu “kecemburuan sosial” terhadap para jurnalis yang tergabung dalam organisasi wartawan lainnya.
“Seharusnya, gedung itu diperuntukkan untuk semua wartawan dari semua organisasi wartawan yang ada di Kabupaten Pesawaran. Kalau sejak dari sebaran undangan untuk menghadiri peresmian gedung Balai wartawan, itu dilakukan dan hanya menggunakan undangan berlogo PWI Pesawaran saja, tidak ada yang lain. Sekarang gimana kita tidak mengatakan itu gedung hanya dipersembahkan buat PWI saja kalau dari peletakan batu pertama, undangan peresmian dan panitianya saja, semua di lakukan dan dilaksanakan oleh orang-orang PWI dan logo yang dipampang juga cuma logo PWI saja,” tegasnya.
Padahal terangnya, dari awal perencanaan, pengajuan sampai persetujuan DPRD dan lelang proyek itu disebut untuk pembangunan balai wartawan, tidak ada kalimat PWI tercantum disitu.
”Nah, kalau faktanya ada tercantum kalimat dan logo PWI di gedung itu, kami rasa wajar kalau itu, kami pertanyakan,” ujarnya.
Ketua Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KO-Wapi) Kabupaten Pesawaran, Dahron Sungkai menegaskan tentang perlunya juga meminta penjelasan kepada Bupati dan DPRD Pesawaran, terkait anggaran tiap tahunnya, yang digelontorkan Pemkab kepada semua organisasi wartawan selama ini.
Baca juga : Polda Sumut Gelar Razia Tempat Hiburan Malam
Sebab menurutnya, selama ini yang diketahuinya telah terjadi ketimpangan yang sangat mendalam dan memprihatinkan, yang diterapkan Pemkab kepada setiap organisasi wartawan yang ada dan telah terdaftar di Pemkab setempat.
”Kami hanya ingin perlunya diterapkan kesetaraan, terutama menyangkut anggaran apapun yang diberikan kepada setiap organisasi wartawan yang ada di kabupaten ini. Selama ini, bisa kita lihat sendiri bersama, ada organisasi yang begitu dimanja dan dininabobokkan Pemkab, tapi banyak juga yang dimasabodohkan (dicuekin) saja. Nah penerapan pilih kasih seperti ini, sebaiknya dihilangkan saja, demi tetap terjalin eratnya, rasa kebersamaan dan rasa memiliki bersama di kabupaten kita ini,” ucapnya.
(KRO/RD/AMRUL/PAJRI)
