RADARINDO.co.id – Tanjungbalai : Walikota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, menghadiri Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Tahun 2027.
Konsultasi Publik RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027 dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (29/1/2026) lalu.
Baca juga: Proyek Pengendali Banjir Sungai Sukaraja Rampung, Warga Asahan Senang
Pada kesempatan tersebut, Bobby Nasution mengingatkan para bupati dan walikota agar benar-benar memperhatikan indikator-indikator pembangunan di daerah masing-masing.
Menurut Bobby Nasution, tahun 2027 menjadi momentum untuk melihat kinerja kepala daerah yang dilantik pada Februari tahun lalu. Terlebih, sebagian wilayah di Sumut mengalami bencana banjir dan longsor yang cukup signifikan.
“Monitoring RPJMD masing-masing, apakah bencana mempengaruhi RPJMD, terkhusus daerah terdampak bencana, ada beberapa perusahaan besar yang dicabut izinnya, tolong perhatikan betul, tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indikator pembangunan lainnya,” kata Bobby.
Bobby juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang batal disesuaikan pada tahun 2026. Diharapkan, anggaran tersebut benar-benar dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah.
“Manfaatkan, maksimalkan TKD yang tidak jadi disesuaikan tahun ini, terutama untuk pemulihan pasca bencana dan juga dampaknya, daerah juga boleh melakukan pergeseran anggaran karena bencana banjir tahun lalu terjadi setelah pengesahan APBD 2026,” katanya.
Baca juga: Sejumlah Alat Berat di BNCT Diduga Rusak, Aktivitas Bongkar Muat Terkendala
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut, Dikky Anugerah, berharap konsultasi publik ini tidak hanya menjadi kegiatan rutin. Menurutnya, pembangunan tahun 2027 harus mampu memberikan lompatan hasil yang nyata.
“Oleh karenanya, saya mengajak seluruh peserta memberikan masukan yang konstruktif berbasis data dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” kata Dikky Anugerah. (KRO/RD/HAM)
