Akibat Reklamasi di Belawan Rambu Alur Kapal Tak Berfungsi Bahaya Bagi Nelayan

65 views

RADARINDO.co.id-Belawan: Pemerintah sudah selayaknya memberi perhatian fasilitas khusus bagi para nelayan. Setidaknya, ruang lingkung mereka mencari nafkah tidak terabaikan.

Belum lama ini Pimpinan Cabang Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (PC SNNU) kota Medan melakukan investigasi ke laut, Rabu (20/07/2022) pukul 10.00 wib.

Baca Juga : Pemko Medan Segera Kucurkan Sisa Dana CSR Eks Pedagang Aksara

Ketua PC SNNU Medan, Heri Susandi, mengatakan banyak temuan yang harus di benahi oleh instansi pemerintah. Terutama di bidang nelayan mengenai Rambu- rambu alur kapal.


“Tidak ada tanda arus nelayan untuk dilalui saat pergi dan pulang melaut. Adapun rambu alur kapal yg sudah tidak lagi berfungsi dan sangat membahayakan bagi masyarakat nelayan,” ujarnya.

Sejak adanya reklamasi, alur nelayan di alihkan tetapi tidak ada tanda yang layak untuk digunakan masyarakat nelayan. yang ada cuma ranting kayu yang di pacakkan sebagai tanda alur lalu lintas nelayan.

“Ini sangat membahayakan dan mengecewakan bagi pengguna alur sampan/bot masyarakat nelayan, dampaknya bisa kandas sampan nelayan bila salah melaluinya,” ungkapnya.

Sekretaris PC SNNU Kota Medan Alamsyah Silalahi, menambahkan kapal nelayan yang parkir dekat alur/arus lalu lintas kapal yang tidak boleh digunakan untuk berlabuh sudah mulai menjamur.

Baca Juga : RDP DPRD Medan Dengan PUD Pasar : Biaya Kontribusi Penyediaan Fasilitas Kios di Pasar Aksara Diturunkan 15 Persen

Karena menunggu pasang laut naik agar bisa dilaluhi alur yang baru dibuat sejak adanya reklamasi di Belawan.

Patok/tiang rambu-rambu lalu lintas kapal ada yang rusak dan patah, tidak ada perbaikan sehingga dampak nya ke perahu/sampan nelayan bisa mengalami kebocoran mengakibatkan karamnya sampan/bot nelayan, ungkapnya lagi.

“Sudah 30 tahun lebih tidak ada perbaikan, dari mulai saya lajang tanggung sampai sekarang tetap masih yang seperti dulu tidak berubah”, cetusnya.

Sejumlah warga nelayan mendesak pihak berkompeten agar meninjau ulang kelayakan sesuai peraturan berlaku. (KRO/RD/AP.Silalahi)