RADARINDO.co.id-Medan: Aliran dana manajemen PTPN 6 sejak tahun 2019 sampai 2021 akhirnya lambatlaun mulai terkuak dan isinya bisa membuat mata publik terbelalak kaget. Tidak heran saja, sang Direktur yang memiliki wewenang dan tanggungjawab masih memilih bungkam dan enggan berkomentar.
Beberapakali konfirmasi berita RADARINDO.co.id yang disampaikan via WA ke seluler pribadinya, belum lama ini tidak dibalas. Diduga sang Direktur kebingungan menjawab atas konfirmasi aliran dana sejak tahun 2019 sampai 2021.
Baca juga : Warga Cemas Kondisi Jembatan PTPN3 Kebun Ujung Padang
Berdasarkan keterangan sumber, PTPN 6 pada tahun 2021 memiliki luas lahan seluas 32.290,03 ha, serta berhasil meraih pendapatan tahun 2019 sebesar Rp1.203.429.431.790, tahun 2020 sebesar Rp1.562.292.311.802 dan 2021 sebesar Rp1.587.582.640,198.
“Seingat saya tahun 2021 memiliki areal lahan perkebunan 32.290.03 ha dengan perincian areal kebun menghasilkan sawit seluas 27.002,27 ha, kopi 235,55 ha dan teh seluas 2.402,01 ha,” ujar sumber kepada KORAN RADAR GROUP.
Lebihlanjut sumber juga mengatakan bahwa PTPN 6 telah meraih pendapatan tahun 2019 sebesar Rp1.203.429.431.790, tahun 2020 sebesar Rp1.562.292.311.802 dan tahun 2021 sebesar Rp1.587.582.640.198.
Dengan beban pendapatan pokok tahun 2019 sebesar Rp856.785.630.70, tqhun 2020 sebesar Rp1.050.254.793.738 dan tahun 2021 sebesar Rp1.587.582.640.198.
“Coba kalian analisa saja dengan baik bahwa perusahaan meraih pendapatan tahun 2019 sebesar Rp1.203.429.431.790 sedangkan beban pendapatan pokok tahun 2019 adalah sebesar Rp856.785.630.707. Ini hanya merupakan salah satu contoh saja,” ungkap sember yang tidak mau disebutkan namanya.
Selain itu, PTPN 6 telah melakukan modal tahun 2019 ke PT. KPBN Rp6.884.000, PT. RPNH sebesar Rp7.349.367.000. LPP AN sebesar Rp7.500.000.000. Tahun 2020 ke PT. BK Rp88.46 Miliar, ke PT. ALN Rp204,68 Miliar dan PT. MAJI Rp144.54 Miliar.
Lebih tegas lagi, sumber mengatakan bahwa aliran dana PTPN 6 selama ini jarang disoroti media, hal ini diduga karena minimnya data yang dimiliki sumber.
“Sejak beberapa tahun kinerja PTPN 6 nyaris luput dari pantauan media karena mereka tidak memiliki data riil. Padahal kalau kita mau jujur menganalisa ada beberapa keanehan yang patut diketahui publik,” tandasnya.
Sumber juga menyebutkan salah satu contoh terkait dana pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun 2019 sebesar Rp119.710.272.232. Tahun 2020 sebesar Rp120.800.883.679 dan tahun 2021 sebesar Rp36.914.921.566.
“Nah ini harus menjadi PR kita bersama untuk mengkawal agar pihak pemegang amanah tidak sertaserta melakukan kekuasaan yang berujung perusahaan merugi dan merugi dan akhirnya jadi beban negara”, ujar pria yang mengaku pensiunan di BUMN.
“Kalau perusahaan untung ramai-ramai di publish di media tapi kalau buntung diam-diam. Saya mencurigai ada konspirasi besar di PTPN 6 yang diduga dibeckingi orang -orang kuat untuk menguras uang perusahaan dan korupsi bersama selama bertahun-tahun,” ujarnya.
Ini harus menjadi tugas media atau LSM dong, ujarnya lagi. Tugas teman-teman di media dan LSM saya kira itu sudah seperti jihad asal dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Termasuk peran Aparat Penegak Hukum yang terkesan “mandul”.
Ia juga menyebutkan Direktur PTPN 6 harus bertanggungjawab atas hutang maupun piutang di bank atau kepada relasi.
Baca juga : Diduga Salah Operasi, Sejumlah Dokter RS Murni Teguh Memorial Medan Diperiksa Polisi
“Termasuk realisasi beban perusahaan yang selama ini disebutkan untuk belanja berbagai item per item”, ungkapnya.
Salah satunya hutang ke Bank Mandiri tahun 2018 senilai Rp49.900.400.000, Bukopin tahun 2018 senilai Rp244.040.091.777, tahun 2019 senilai Rp248.277.517.190. Mandiri tahun 2020 sebesar Rp44.375.988.056 dan BRI sebesar Rp9.810.765.552.
Selain itu, masih ada hutang kredit investasi tahun 2021 ke BNI sebesar Rp377.234.781.879, Mandiri sebesar Rp840.892.779.879 (untuk modal kerja Rp47.726.677.228) dan BRI sebesar Rp1.663.681.442 (untuk modal kerja Rp23.553.130.125) atau total hutang investasi Rp1.219.791.242.898.(KRO/RD/Bersambung)
