RADARINDO.co.id-Medan: Kinerja manajemen PTPN6 sejak tahun 2019 sampai 2021 kembali menjadi sorotan publik. Diantara aliran dana yang sempat terkuak dari kaitan pendapatan tahun 2019 sebesar Rp1.203.429.431.790, tahun 2020 sebesar Rp1.562.292.311.802 dan tahun 2021 sebesar Rp1.587.582.640.198. Ternyata perusahaan masih memiliki beban pendapatan pokok tahun 2019 sebesar Rp856.785.630.70, tahun 2020 sebesar Rp1.050.254.793.738 dan tahun 2021 sebesar Rp1.587.582.640.198.
Baca juga : Usut Gerombolan Mafia Tanah Ex HGU PTPN II
Berdasarkan keterangan sumber secara tertulis bahwa perusahaan meraih pendapatan tahun 2019 sebesar Rp1.203.429.431.790. Sedangkan tercatat beban pendapatan pokok tahun 2019 adalah sebesar Rp856.785.630.707. Selain itu, catatan lain perusahaan telah melakukan investasi modal tahun 2019 kepada KPBN Rp6.884.000, RPNH sebesar Rp7.349.367.000. LPP AN sebesar Rp7.500.000.000.
Kemudian pada tahun 2020 kepada BK Rp88.46 Miliar, ke ALN sebesar Rp204,68 Miliar dan MAJI sebesar Rp144.54 Miliar. Hal ini nyaris dari pantauan termasuk media. Ini merupakan salah satu contoh terkait dana pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun 2019 sebesar Rp119.710.272.232. Tahun 2020 sebesar Rp120.800.883.679 dan tahun 2021 sebesar Rp36.914.921.566.
Konon kabarinya orang nomor satu di PTPN6 merupakan pihak yang paling tahu dan layak bertanggungjawab atas hutang maupun piutang di bank atau kepada relasi.
Kelayakan aliran dana antara pendapatan dan beban belanja sejak beberapa tahun telah menjadi sorotan. Diduga terdapat aliran dana “bocor” selama beberapa tahun. Konon kabarnya belum pernah terjadi tindakan.
Salah satunya hutang ke Bank Mandiri tahun 2018 senilai Rp49.900.400.000, Bukopin tahun 2018 senilai Rp244.040.091.777, tahun 2019 senilai Rp248.277.517.190. Mandiri tahun 2020 sebesar Rp44.375.988.056 dan BRI sebesar Rp9.810.765.552.
Selain itu, masih ada hutang kredit investasi tahun 2021 ke BNI sebesar Rp377.234.781.879, Mandiri sebesar Rp840.892.779.879 (untuk modal kerja Rp47.726.677.228) dan BRI sebesar Rp1.663.681.442 (untuk modal kerja Rp23.553.130.125) atau total hutang investasi Rp1.219.791.242.898.
Terkait hal tersebut, Direktur PTPN6 yang dinilai pihak yang paling bertanggungjawab dan mengetahui aliran dana tersebut agar dilakukan audit secara indepent guna melakukan penyelamatan keuangan.
“Perusahaan pada tahun 2021 memiliki luas lahan seluas 32.290,03 ha. Serta meraih pendapatan tahun 2019 sebesar Rp1.203.429.431.790, tahun 2020 sebesar Rp1.562.292.311.802 dan 2021 sebesar Rp1.587.582.640,198. Hal ini perlu penelusuran secara akurat dan mendetail,” menurut sumber secara tertulis, belum lama ini.
Perusahaan pada tahun 2021, ungkapnya lagi, memiliki areal lahan perkebunan 32.290.03 ha dengan perincian areal kebun menghasilkan sawit seluas 27.002,27 ha, kopi 235,55 ha dan teh seluas 2.402,01 ha. Dengan meraih pendapatan tahun 2019 sebesar Rp1.203.429.431.790, tahun 2020 sebesar Rp1.562.292.311.802 dan tahun 2021 sebesar Rp1.587.582.640.198.
Hutang perusahaan dicurigai adalah hutang ke Bank Mandiri tahun 2018 senilai Rp49.900.400.000, Bukopin tahun 2018 senilai Rp244.040.091.777, tahun 2019 senilai Rp248.277.517.190. Mandiri tahun 2020 sebesar Rp44.375.988.056 dan BRI sebesar Rp9.810.765.552.
Baca juga : Ketua DPRD Medan Didesak Panggil Pemilik Klinik Riz Diduga Malpraktek
Selain itu, masih ada hutang kredit investasi tahun 2021 ke BNI sebesar Rp377.234.781.879, Mandiri sebesar Rp840.892.779.879 (untuk modal kerja Rp47.726.677.228) dan BRI sebesar Rp1.663.681.442 (untuk modal kerja Rp23.553.130.125) atau total hutang investasi Rp1.219.791.242.898.
Hutang kepada pihak ketiga tahun 2021 sebesar Rp190.467.630.584. Biaya untuk 2 (dua) komisaris yang ditanggung perusahaan tahun 2020 sebesar Rp2.549.935.637, tahun 2021 sebesar Rp4.142.203.111. Biaya untuk 3 (tiga) komisaris tahun 2018 sebesar Rp5.552.300.932, dan tahun 2019 sebesar Rp1.272.497.474. Hingga berita ini dilansir KORAN RADAR GROUP orang nomor satu di PTPN6 belum bersedia memberikan penjelasan. (KRO/RD/TIM)
