RADARINDO.co.id – Babel : Defisitnya anggaran pada program tahun berjalan 2025 dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), berdampak pada pemangkasan tunjangan pegawai.
Defisitnya keuangan yang diperkirakan mencapai Rp271-273 miliar itu, berujung pada pemangkasan alokasi anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan perjalanan dinas pegawai dilingkungan Pemprov Babel.
Baca juga: IPW Desak Kapolri Bentuk Satgas Anti Premanisme
Pj Sekda Babel, Fery Afriyanto, mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hingga April 2025 mencapai Rp2,370 triliun. Angka tersebut turun sebesar Rp20,8 miliar dari APBD sebelumnya yang mencapai Rp2,391 triliun.
“Defisit ini juga disumbang dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah pusat yang mengalami pemotongan sekitar Rp49 miliar, yang sebelumnya mendapat Rp163 miliar, kini hanya mendapat Rp114 miliar,” sebut Fery, Minggu (04/5/2025) malam.
Dijelaskan Fery, dengan berkurangnya dua sumber pendapatan, maka pada awal tahun Bangka Belitung mengalami defisit anggaran sebesar Rp70 miliar, dan berpotensi defisit Rp273 miliar pada tahun berjalan.
“Kita masih harus mengencengkan ikat pinggang, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan beberapa alternatif dalam menghadapi efisiensi tahap kedua demi menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerah, yang selanjutnya menyesuaikan dengan posisi pendapatan daerah untuk dibahas bersama DPRD,” jelasnya.
Menurut Fery, alternatif yang diajukan TAPD yaitu kembali melakukan pemangkasan anggaran pada perjalanan dinas di seluruh perangkat daerah sebesar 50 persen dari anggaran yang disediakan sekitar Rp70 miliar, sehingga jika dirata-ratakan, tiap perangkat daerah hanya akan menerima Rp1,1 miliar per tahun. Nominal tersebut masih akan dilakukan penyesuaian dalam skala prioritas.
“Alternatif lain adalah dengan memotong TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disesuaikan dengan tingkatan jabatan struktural, yakni eselon II (40 persen), eselon III (35 persen), dan eselon IV serta staf (30 persen),” sebutnya lagi.
Dengan pemotongan TPP, diproyeksikan akan memberikan efisiensi sekitar Rp85 miliar. Efisiensi juga akan dilakukan pada sektor lainnya. Namun, di tengah-tengah efisiensi tersebut, Pemprov Babel tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan penambahan anggaran pada beberapa fokus kegiatan.
Seperti mengakomodir pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat sebesar Rp10 miliar, serta infrastruktur dan sanitasi, yaitu pemeliharaan berkala jalan sebesar Rp15 miliar.
Baca juga: Melawan Saat Hendak Ditangkap, Terduga Pelaku Curanmor Ditembak Mati
“Fokus efisiensi yang sudah kita lakukan akan kita alokasikan untuk belanja yang prioritas sebagaimana arahan pemerintah pusat, seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ada kegiatan yang harus ditahan, dikurangi, sehingga balance, seimbang antara pendapatan dan belanja kita,” ujarnya.
Pihaknya juga akan berupaya keras dalam menambah pendapatan daerah melalui berbagai celah, seperti optimalisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diproyeksikan menambah kas daerah sebesar Rp62,2 miliar.
Selain itu, memaksimalkan program pemutihan Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), yang ditargetkan akan menerima Rp30-35 miliar. (KRO/RD/Komp)
